dan oleh sebab itu

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan Indonesia belum berpikir untuk keluar dari organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization). Saat ini Indonesia masih menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan selama ini.

"Untuk sementara tidak (keluar dari WTO). Kita menghormati apa yang sudah disepakati sebelumnya," ujar Gita usai memberikan kuliah umum terkait mengeliminasi distorsi perdagangan, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (18/5).

Kendati demikian, Gita menuturkan tiap kebijakan dalam WTO harus dipastikan pro rakyat. Indonesia harus memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Ini yang akan diperjuangkan Indonesia dalam pertemuan WTO 'Paket Bali' Desember tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

"Jangan sampai mereka memaksa kita buka diri tanpa proporsi yang tepat. Dalam arti mereka (negara anggota) juga harus membuka diri," tegas dia.

WTO dikenal dengan 3 tiga perjanjian besarnya. Salah satunya ialah pembebasan tarif untuk barang dan jasa yang masuk ke negara anggota. Implikasinya, hal ini akan membuka pintu impor sebesar-besarnya.

Namun, untuk memproteksi produksi dalam negeri, menurut Gita, Indonesia tidak akan memberlakukan liberalisasi tarif. Tarif akan diberlakukan sesuai dengan yang sudah disepakati.

"Negara maju mereka berikan subsidi sektor pertanian itu cukup besar sekali. Nah ini bagaimana akses pasar mereka," tutur dia.

Sebelumnya, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak 1994 silam, dianggap lebih banyak merugikan negeri ini. Meski secara kuantitatif buktinya tak dapat ditunjukkan, namun secara materiil terlihat jelas.

Masyarakat Indonesia banyak kehilangan kesempatan kerja, sehingga negeri ini dipaksa untuk mengekspor barang mentah ke luar negeri. Akibatnya, perusahaan nasional bangkrut dan merumahkan sebagian besar pekerjaannya.

Demikian disampaikan Executive Director Indonesia for Global Justice (IGJ) M. Riza Damanik dalam rangka menyambut Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali, Desember mendatang.

Menurut Riza, keluar dari WTO akan berimplikasi positif bagi tumbuhnya ekonomi domestik. Pasalnya, Indonesia dapat menentukan kebijakan sendiri tanpa bayang-bayang dari WTO yang dikenal dengan tiga perjanjian besar mengikat berkaitan dengan barang, jasa dan Hak Kekayaan Ilmiah.

IGJ menawarkan solusi agar Indonesia tampil untuk mengambil peran penting dan mulai menggunakan ekonomi alternatif. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang terbentang dari pulau ke pulau, sehingga pemenuhan kebutuhan bisa dicapai melalui keterhubungan antar pulau. Apalagi Indonesia dapat memanfaatkan peran strategisnya sebagai Ketua G33, group negara-negara berkembang.(mdk/bmo)