Tak hanya di dalam negeri, KBRI-KBRI juga jadi sasaran penyadapan.
Hubungan Indonesia dan Australia tegang setelah skandal penyadapan menyeruak melalui pemberitaan dua media massa, laman The Guardian dan surat kabar Sydney Morning Herald, baru-baru ini.
Indonesia yang meradang melakukan segala upaya untuk memaksa Australia menjelaskan penyadapan yang dilakukan intelijen mereka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat di sini.
Seiring itu, Indonesia juga berupaya membenahi kembali sistem pengamanan dan rahasia negara agar tidak lagi mudah dijebol penyadap. Salah satu badan pemerintah yang diharap ikut berperan banyak dalam pengamanan informasi rahasia negara ini adalah Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sistem enkripsi Lemsaneg dinilai cukup mumpuni menangkal aksi penyadapan asing.
Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengungkapkan, Indonesia bukannya tidak sadar disadap. Namun, hal yang sulit untuk diungkap adalah siapa yang menyadap?
Karena itu, kata Djoko, sudah saatnya para pejabat tinggi negara dibekali 'ilmu' untuk pengamanan. Tak hanya di dalam negeri, sebagai garda depan, para diplomat di luar negeri juga harus diberi 'pencerahan' supaya lebih waspada penyadapan, termasuk negara tetangga sekali pun.
Bagaimana upaya menyadarkan para petinggi negara ini? Berikut tanya jawab dengan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi yang dirangkum dalam forum pertemuan tertutup dengan para pemimpin redaksi baru-baru ini:
Apa Lemsaneg tahu Indonesia disadap Australia?
Berbicara penyadapan, sekali lagi ini terjadi di dunia maya. Terasa (ada penyadapan), tapi kami tidak tahu siapa yang menyadap. Karena belum tentu orang Australia menggunakan ID Australia. Bisa saja mereka menggunakan ID orang lain.
[Djoko lalu menjabarkan sejumlah temuan-temuan terkait alat sadap di beberapa kantor KBRI di luar negeri. Namun, Djoko meminta agar lokasi KBRI tidak ditulis untuk keperluan keamanan negara.]
Sebagai contoh, di sebuah KBRI, ada alat yang disebut adenco. Alat itu sebetulnya berfungsi sebagai alarm. Ternyata setelah kami cek, alat itu tersambung line jaringan telepon ke kediaman Pak Dubes. Itu terjadi.
Kami tidak bisa memastikan itu dilakukan pemerintah setempat atau orang lain. Kira-kira terjadi tahun 2004-2005. Kami temukan di KBRI kita sebuah alat menyadap.
Waktu saya datang ke sebuah KBRI di negara lain, Pak Dubes bilang, 'Mas Djoko, negara ini saudara kandung kita. Yakinlah kita tidak mungkin ada alat-alat itu'. Ternyata memang ada alat-alat penyadap itu. Di atas meja kerjanya ada platform rapi, ada alat penyadap itu. Tapi lagi-lagi kami tidak tahu siapa yang memasang itu.
Makanya, negara perlu memberikan pencerahan kepada para diplomat kita itu, agar lebih meningkatkan pengamanan.
Suatu ketika ada serbuk gelap yang ditemukan di KBRI lainnya. Dengan kondisi ketakutan, seluruh personel yang ada dalam KBRI dikeluarkan, termasuk petugas keamanan. Mereka (petugas keamanan negara setempat) masuk ke ruangan Kedubes kita, untuk mencek apakah ada bom atau tidak. Saya bukan berprasangka buruk, tapi mungkin saja ketika semua keluar mereka (petugas keamanan negara setempat) memanfaatkan kondisi untuk memasang alat-alat itu. Serbuk itu sengaja dikondisikan.
Lalu, di pegangan pintu Pak Dubes di KBRI sebuah negara, pun ada alat transmitter. Setelah kami bongkar, kami beli alat yang sama dengan alat itu di kota setempat, ternyata beratnya beda. Di KBRI negara-negara lain juga kami temukan. Ada yang di ruang rapat.
Saat kita protes, kita tanya, apa yang sedang terjadi, alasan mereka klasik. Mereka bilang selalu membantu negara-negara sahabat. Mereka bilang memonitor ancaman teroris. Jadi selalu itu yang mereka sampaikan.
Di sebuah KBRI lainnya lagi, saya sendiri menemukan beberapa alat transmitter di ruangan Pak Duta Besar. Artinya Pak Dubes sudah disadap. Namun lagi-lagi kami juga tidak tahu, siapa yang memasang. Dalam hal ini kita harus hati-hati di semua tempat.
Apakah Lemsaneg tahu Australia menyadap Presiden SBY dan para pejabat lain?
Jujur kami baru tahu dari berita yang bersumber dari dokumen yang dibocorkan Edward Snowden itu. Namun demikian, kita tahu ada indikasi-indikasi seperti yang telah kami temukan. Maka dalam hal ini, kami bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri. Ada tim terpadu. Kami mengecek di KBRI di seluruh dunia, apakah ada alat-alat penyadap di ruangan mereka.
Harusnya Kedutaan kita di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia harus lebih diproteksi.
Bantuan-bantuan asing perlu dicurigai?
Tidak hanya bantuan asing terhadap TNI-Polri saja yang perlu dicurigai. Di Yogyakarta dulu ada bantuan dari Pemerintah Jerman, yaitu bantuan peralatan pengumpulan seluruh data dengan sistem komputerisasi oleh Jerman. Saya sampaikan kepada Pak Sultan, 'Bapak, boleh kami lihat? Jadi ada yang mencurigakan'. Bantuan-bantuan itu perlu kita curigai.
Di Batam dulu pernah ada bantuan dari Korea untuk pembangunan Batam center. Setelah ada yang dicurigai, kami mengamankan data, voice, video.
Apa pejabat kita mengerti enkripsi?
Perlu saya luruskan. Mesin sandi juga bukan antisadap, bisa disadap. Hanya ketika orang yang menyadap tidak bisa membaca sandinya. Enkripsi ini adalah alat pengaman. Kalaupun mereka bisa membaca sandinya itu butuh waktu yang sangat lama, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun. Informasi itu jadi sudah basi dan tidak penting lagi.
Tampaknya para pejabat kita malas pakai alat pengaman penyadapan?
Bisa ditanyakan langsung kepada para pejabatnya, kenapa begitu. Sebenarnya kami sudah siapkan, di meja-meja pejabat itu (enkripsi). Wajar mereka malas gunakan telepon dan memencet tombol C sebagai pengaman yang kami sediakan karena mereka agak tidak sabar harus delay. Kalau pakai pengaman yang kami siapkan memang agak delay beberapa detik teleponnya. Kurang nyaman tentunya.
Pernah suatu kali, saya lihat (pejabat) ada yang memasukkan alat komunikasi itu ke dalam kotak lalu digembok. Dia bilang merasa tidak nyaman menggunakan itu dan bingung menggunakannya. Itu salah satu bukti. Pertama malas, kedua tidak nyaman.
Mesin eskripsi Lemsaneg diimpor dari mana?
Karena belum mampu buat sendiri, kami beli mesin-mesinnya saja dari luar. Tetapi, algoritma alat itu, 100 persen kami yang buat sendiri. Mudah-mudahan 2014 nanti Lemsaneg sudah punya alat enkripsi buatan sendiri, kerjasama dengan ITB, UI, dan universitas dalam negeri lainnya.
Kami akan menggalakkan kembali pemakaian enkripsi bagi para pejabat negara. Satu lagi yang perlu kami sampaikan, Jangan sampai menggunakan aplikasi-aplikasi dari luar, baik untuk handphone dan alat komunikasi lainnya.
Gara-gara penyadapan, Korsel rugi hingga triliunan. Bagaimana dengan Indonesia?
Saya yakin di Indonesia juga terjadi (kerugian). Tapi para korban itu tidak pernah menyampaikan. Di bank-bank misalnya. Saya yakin banyak bank di Indonesia pernah kebobolan. Tapi belum ada catatan pasti tentang kerugian itu.
Soal cyber army, bisa Anda jelaskas?
Kementerian Pertahanan sedang membentuk cyber army ini. Namanya juga cyber army, saya harap ini jadi tentara cyber, punya kemampuan menyerang, juga punya kemampuan untuk bertahan.
Di dunia cyber, kami tidak tahu siapa yang menyerang. Upaya kami dari Lemsaneg, cukup memperkuat sistem kekuatan pengamanan di wilayah informasi.
Soal kerjasama dengan KPU yang jadi polemik, kini bagaimana kabarnya?
Kami siap untuk tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Menghindari polemik. Demi tentramnya proses pemilu di masyarakat.(umi)
