Tampilkan postingan dengan label Ilmu Pengetahuan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Pengetahuan. Tampilkan semua postingan

Mulai Besok Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang

 Mulai Besok Pukul 00.00 Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang 

http://images.detik.com/content/2014/01/11/1034/konpers.jpgCikeas - Pemerintah memutuskan melarang total ekspor mineral atau tambang mentah mulai 12 Januari 2014 pukul 00.00. Kesepakatan ini dibuat oleh sejumlah menteri ekonomi di kediaman Presiden SBY, Cikeas, Bogor malam ini.

Para menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Presiden Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

Aturan larangan mineral mentah ini dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4/2009 soal mineral dan batubara (Minerba).

"Besok 12 Januari 2014, Undang-undang Minerba Nomor 4/2009 sampai dengan transisi 2014 mulai berlaku. Tim melaporkan kepada presiden tentang PP 2012 sebagai perintah UU 4/2009, perlunya membuat PP untuk melaksanakan UU 4/2009 itu. Pada dasarnya PP untuk melakukan UU itu dan jiwa untuk menambah nilai tambah. Sejak 12 Januari 2014, jam 00.00 tidak lagi dibenarkan mineral mentah untuk kita ekspor, dalam arti harus dilakukan pengolahan dan pemurnian," tutur Hatta di Puri Cikeas, Jakarta, Sabtu (11/01/2014).

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan hal serupa. Menurut Jero PP dengan Nomor 01/2014 telah ditandatangani oleh Presiden SBY.

"Bapak Presiden sudah tandatangan PP No. 01/2014 yang isinya adalah melaksanakan UU No. 4/2009. Terhitung mulai jam 00:00 tanggal 12 Januari 2014 dilarang lagi mengekspor mineral mentah, atau ore tujuannya adalah sesuai roh untuk menaikkan nilai tambah di situ ada nilai ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," tambah Jero.

Di dalam PP No. 01/2014 dijelaskan beberapa pertimbangan dari dampak adanya pelarangan ekspor mineral mentah.

"Dalam pembahasan kami tadi, pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan PP baru ini adalah mempertimbangkan tenaga kerja. Jangan sampai tenaga kerja yang susah kita ciptakan terjadi PHK besar-besaran. Kedua ekonomi daerah jadi itu kami pertimbangkan sesuai implikasi PP ini tidak memberatkan ekonomi daerah. Lalu perusahaan dalam negeri agar tetap bisa menjalankan operasinya bagi yang sudah atau akan melakukan pengolahan. Itulah PP yang ditandatangai presiden tadi," jelasnya.

Nantinya juga akan dibuat turunan peraturan menteri (Permen) dari adanya UU No .4/2009 dan PP No. 01/2014.

"Kemudian nanti akan menjelaskan detil yaitu Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan. Itulah penjelasan kami. Dan dicatat dalam lembaran negara No. 54/11989. Undang-undang ini akan baik bagi kita," cetusnya.(wij/dnl)

 Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang, Pemerintah Yakin Tak Ada PHK 

Mulai 12 Januari 2014 pukul 00.00 ekspor tambang mentah resmi dilarang. Pemerintah yakin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan tambang.

"Nggak ada (PHK besar-besaran)," tegas Hatta usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (11/01/2014).

Hatta menyebutkan, nantinya akan ada banyak tenaga kerja yang terserap terutama di industri smelter (pemurnian hasil tambang dan mineral). Aturan larangan ekspor tambang mentah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 01/2014, yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4/2009 soal mineral dan batubara (Minerba).

Di dalam PP itu dijelaskan, para pelaku usaha pemegang Kontrak Karya (KK) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan mengolah terlebih dahulu barang tambang mentah kemudian baru bisa diekspor.

"Iya sebagian tentu tenaga kerja ini terserap ke smelter. Banyak smelter yang akan berfungsi di tahun 2014 ini. Pokoknya ore (mineral mentah) sudah tidak boleh, gelondongan sudah tidak boleh (ekspor)," imbuhnya.

Sementara untuk berapa persen kadar konsentrat dan hasil tambang mentah yang bisa diekspor, Hatta mengatakan, hal itu sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 01/2014 yang nantinya akan diumumkan lebih lanjut.

"Kalau konsentrat itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang, perintahnya sudah diatur dalam PP," jelas Hatta.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, dalam Peraturan Menteri ESDM nanti ada persyaratan hingga berapa persen barang-barang mineral dan tambang harus diolah agar bisa diekspor.

"Peraturan Menteri ESDM itu akan dimuat berapa persen pengolahannya, persyaratannya. Sehingga nanti mendorong smelter itu melakukan pengolahan dan pemurnian. Peraturan menteri hari ini juga. Jadi sudah keluar setelah PP dibuat. Pokoknya mineral mentah tidak boleh berangkat (ekspor)," ujar Jero.

Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto mengakui, pihaknya belum siap untuk menghentikan ekspor tambang mentah mulai tahun depan. Bila ini tetap dilakukan, maka 60% produksi tambang Freeport di Papua terancam tidak dikeruk tahun depan.

Dampaknya ada 31 ribu karyawan yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ini terdiri dari 12.000 tenaga kerja langsung Freeport, lalu 12.000 dari kontraktor-kontraktor, dan 5.000-6.000 dari kontraktor kecil. Jadi ada 31 ribu orang yang berkaitan dengan ini," ujar Rozik beberapa waktu lalu.


  detik  

Ekonomi Indonesia Kini Dipandang Sebagai "Gula-gula" Dunia

 Tergolong 4 negara berpotensi besar dalam ekonomi global pada 2050  

Jakarta Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan dunia karena pertumbuhan ekonominya relatif stabil saat banyak negara - terutama di Eropa dan Amerika - masih berjuang keluar dari resesi global 2007-2008. Periode itulah yang seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru.

Stabilnya ekonomi negeri ini dalam setengah dekade terakhir - merujuk pada pertumbuhan yang selalu di kisaran 5-6% per tahun - rupanya sudah mulai diulas media-media massa mancanegara. Stasiun berita BBC dan majalah Forbes, misalnya, mengulas bagaimana Indonesia bisa masuk dalam gelombang baru ekonomi yang tengah bangkit, yang disebut sebagai "MINT."

Bila diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Inggris, MINT berarti "permen" atau "gula-gula." Namun itu adalah gabungan singkatan empat negara yang kini dipandang berpotensi sebagai kekuatan ekonomi baru. Mereka adalah Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki, MINT.

Pencetus istilah ini adalah ekonom Inggris Jim O'Neill. Mantan eksekutif Goldman Sachs itu pada 2001 memperkenalkan istilah "BRIC," yaitu gabungan dari Brazil, Rusia, India, dan China.

Empat negara BRIC, menurut O'Neill pada saat itu, diyakini berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru sekaligus memberi pengaruh bagi perekonomian dunia. Banyak ekonom dan pejabat setuju dengan O''Neill karena BRIC kini menjadi kekuatan lobi berpengaruh dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan China telah menjelma jadi raksasa ekonomi terbesar kedua yang juga diprediksi mampu melampaui AS dalam beberapa tahun ke depan.

Kini, O'Neill menyaksikan empat negara berkembang dari gelombang baru yang mulai mengikuti jejak-jejak BRIC. Itulah yang dia sebut sebagai MINT. Seperti BRIC, empat negara MINT ini tidak membentuk suatu aliansi khusus, namun bila terus mempertahankan atau meningkatkan performa ekonomi masing-masing hingga 2050, mereka bisa masuk sebagai kelompok negara maju.

Dalam ulasannya di BBC, O'Neill memaparkan mengapa empat negara dari kelompok MINT bisa menjadi raksasa baru ekonomi dunia dalam 30-40 tahun depan. Ada empat faktor mendasar yang menjadi senjata andalan MINT, yaitu punya populasi muda yang banyak untuk menjadi angkatan kerja yang produktif, posisi negara masing-masing yang sangat strategis, dan (kecuali Turki) punya sumber daya alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal.

Bagi O'Neill, elemen-elemen demografi dan geostrategi itulah yang membuat iri banyak pihak, terutama negara-negara maju. Mereka kini menghadapi makin banyak warga yang memasuki usia pensiun, yang tidak sebanding dengan proporsi jumlah angkatan muda, dan kian sulit mengamankan pasokan sumber daya alam di masa depan karena di negeri mereka tidak punya barang mentah yang bisa diproduksi alami.

"Jadi bila Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki bersama-sama tampil dengan baik, beberapa dari mereka bisa menyamai pertumbuhan ekonomi dua digit, seperti yang dinikmati China selama 2003-2008," kaya O'Neill.

Menteri Luar Negeri Meksiko, Jose Antonio Meade Kuribrena, menunjukkan bahwa negaranya beserta tiga ekonomi punya keuntungan geografis dalam peta perdagangan dunia. Meksiko tidak saja bertetangga dekat dengan AS, yang merupakan raksasa ekonomi nomor satu saat ini, namun juga penghubung bagi Amerika Latin.

Indonesia terletak di jantung Asia Tenggara selain menjadi titik temu bagi dua samudera dan dua benua. Selain itu, Indonesia kian erat menjalin hubungan dengan China, calon kekuatan nomor satu dunia.

Turki merupakan tempat pertemuan strategis bagi dunia Barat dan Timur. Di Afrika, Nigeria menjadi gerbang strategis di kawasan barat benua itu, namun posisinya baru bisa optimal bila para tetangganya berhenti berperang dan mulai saling berdagang.

Bagi O'Neill, keuntungan-keuntungan itu bisa menjadi basis bagi MINT untuk mengembangkan suatu persekutuan ekonomi-politik sendiri demi memperluas profil serta pengaruh mereka di panggung global. Ini sudah ditunjukkan para pemimpin BRIC, yang menggelar pertemuan tahunan sejak 2009.

Kontributor majalah Forbes, Chris Wright, sepakat atas analisis O'Neill mengenai kebangkitan negara-negara berkembang, baik yang disebut sebagai BRIC maupun MINT. Menurut dia terminologi unik dari O'Neill itu mencerahkan dan penting.

"O'Neill, tentu saja membuat suatu gambaran ekonomi yang akan terwujud dalam beberapa dekade dan generasi mendatang. Pengamatannya harus dipandang dalam jangka yang amat panjang," tulis Wright.

Mengenai Indonesia, O'Neill memaparkan mengapa negara ini pantas masuk dalam kelompok MINT. Bermodalkan keuntungan demografi dan geografi, Indonesia berpotensi menikmati pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang signifikan.

Mengutip statistik dari Bank Dunia dan Goldman Sachs, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2012 sebesar US$0,88 triliun dan berada di peringkat 16. Namun, pada 2050 diyakini bisa melejit ke peringkat sembilan ekonomi dunia dengan PDB US$6,04 triliun - melampaui sejumlah negara maju Eropa saat ini, seperti, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.

Pendapatan per kapita Indonesia pun terus naik dalam satu dasawarsa terakhir. Menurut data IMF dan Goldman Sachs, pada 2000 pendapatan per kapita negeri ini hanya US$800, namun pada 2012 naik signifikan hingga sebesar US$3.600. Pada 2050, nilainya diprediksi menjadi US$21.000.

Tantangan Besar

Namun, seperti yang diingatkan Wright, prediksi itu bersifat jangka panjang. Empat puluh tahun merupakan waktu yang sangat lama dan prediksi sangat mungkin berubah 180 derajat bila tidak ada upaya perbaikan untuk menuju ke angka yang diperkirakan.

Sebagai pencetus MINT, O'Neill sendiri memaparkan masih banyak tantangan atau kekurangan yang harus diperbaiki Indonesia bila ingin menjadi raksasa ekonomi baru. Bahkan, dibanding Meksiko dan Nigeria, dia melihat Indonesia saat ini kurang meyakinkan untuk tampil konsisten.

"Tantangan-tantangan yang dihadapi negara itu sebesar yang sudah saya perkirakan dan saya tidak mendengar banyak hal yang membuat saya sampai berseru 'Wow' [terkesan luar biasa] dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut," kata O'Neill.

Beberapa tantangan yang harus ditanggulangi Indonesia adalah bagaimana menciptakan daya tarik komersil yang lebih dari sekadar komoditas dan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Kesenjangan tampak masih terlihat jelas, bahkan di Ibu Kota Jakarta.

"Di salah satu wilayah kumuh Jakarta, Pluit, permukaannya turun 20 cm per tahun karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Namun, di tempat-tempat lain di kota itu, harga properti melambung tinggi," tulis O'Neill. Korupsi pun menjadi tantangan besar yang harus segera dienyahkan Indonesia, dan ini juga masalah bagi tiga negara MINT lainnya.

Selain itu, Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tengah bermasalah dalam menata ekonomi domestik. "Kondisi fiskalnya telah bermasalah oleh defisit ganda, mata uangnya tengah jatuh, bertambahnya kekhawatiran keluarnya arus modal asing ke luar negeri, harga komoditas tengah turun, dan tahun 2014 akan berlangsung Pemilu di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat lagi memerintah, dan muncul kekecewaan akan lambannya pembangunan infrastruktur," kata Wright.

Maka, untuk mewujudkan prediksi jangka panjang itu, tantangan-tantangan yang mendesak untuk segera dibenahi Indonesia. Apalagi belum lama ini Bank Dunia memperingatkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia bisa turun dari level 5,6 persen di 2013 menjadi 5,3 persen di 2014.

Salah satu penyebab adalah turunnya investasi - yang hanya tumbuh 4,5 persen di kuartal ketiga – terutama untuk alat berat dan industri mesin. Proyeksi Bank Dunia masih diwarnai sejumlah risiko tinggi, dan tertuju pada pertumbuhan yang lebih lemah.

Rencana penghapusan stimulus bank sentral Amerika Serikat (US Federal Reserve) diperkirakan akan membuat kondisi pasar modal dunia terus bergejolak dan menghambat akses Indonesia terhadap dana eksternal. Pertumbuhan konsumsi domestik – yang selama ini cukup tangguh – juga diperkirakan akan melemah. Proyeksi keuangan juga terlihat rentan akibat belanja subsidi BBM.

Defisit neraca akun berjalan diperkirakan akan menyusut dari $31 milyar (3,5 persen PDB) di 2013 menjadi $23 milyar di 2014 (2,6 persen PDB), akibat lemahnya pertumbuhan impor dan permintaan ekspor yang meningkat secara moderat.

Dalam rangka menyikapi defisit neraca akun berjalan, yang perlu dilakukan bukanlah menekan tingkat impor, tetapi dengan menaikkan ekspor dan mengamankan ketersediaan dana eksternal, terutama investasi asing langsung (FDI).

“Langkah-langkah perbaikan terhadap iklim usaha sangat penting untuk menarik investasi. Membuat peraturan perdagangan dan logistik lebih sederhana juga dapat membantu mendongkrak ekspor,” kata Ndiame Diop, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, dalam pernyataan tertulisnya ke VIVAnews.

Tanggapan Indonesia

Sementara itu, kalangan pejabat Indonesia menyambut baik kajian O'Neill soal MINT. Diakui bahwa infrastruktur masih menjadi kelemahan bagi Indonesia dalam mewujudkan potensi menjadi kekuatan ekonomi baru.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum lama diwawancara O'Neill soal ini. "Dia mengakui Indonesia tengah dalam kondisi yang bagus. Berarti MINT itu kan bisa menjadi sangat potensial. Dia bahkan tidak khawatir dengan dampak tappering off [penarikan stimulus Bank Sentral AS], dia bilang ini jangka pendek," kata Chatib hari ini.

Wakil Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa Indonesia masih butuh kerja keras untuk bangkit menjadi negara maju. "Infrastruktur kita masih ketinggalan, kualitas sumber daya manusia masih diperbaiki, anggaran harus dirapihkan dan perlu transformasi struktural," kata Bambang.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menilai bahwa tantangan yang harus dilewati Indonesia saat ini adalah bagaimana tidak masuk dalam "perangkap negara berpenghasilan menengah," yang sulit bergerak ke atas menjadi negara maju. Dia melihat ada tiga faktor yang bisa membuat Indonesia bisa terjerembab ke middle income trap.

Pertama, gagal membangun infrastruktur. Kedua, tidak bisa mewujudkan kemandirian pangan dan energi. "Ketiga adalah masalah perlindungan sosial. Masih banyak masyarakat yang tertinggal sehingga disparitas itu harus dikurangi," kata Hatta.(sj)


  Vuvanews  

Animasi 'Battle of Surabaya' Raih Penghargaan Internasional

YOGYAKARTA Film animasi "Battle of Surabaya (BOS)" berhasil meraih penghargaan Internasional.

Film garapan studio animasi milik STMIK Amikom, MSV Pictures tersebut, meraih penghargaan di ajang International Movie Trailer Festival (IMTF) 2013 untuk kategori People's Choice Award.

Trailer film tersebut berhasil menyisihkan ratusan trailer film dari 20 negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Australia. Festival IMTF diikuti 246 trailer film dari berbagai negara.

"Battle of Surabaya" dipilih 6.580 penggemar anime. Film tersebut unggul 1.869 suara dari saingan terdekatnya "The Two Pamelas" yang diproduksi AS.

Eksekutif Produser BOS, M. Suyanto, mengaku, film animasi tersebut mendapat sambutan luar biasa di dunia internasional.

Film "Battle of Surabaya" merupakan film adaptasi yang berlatar belakang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Film tersebut bercerita tentang perjalanan seorang anak yang berprofesi sebagai penyemir sepatu bernama Musa.

Dalam perjalanannya, Musa menjadi kurir surat penghubung antara pejuang dan militan. Battle of Surabaya menceritakan perjalanan ego Musa yang menjadi seorang pahlawan dalam pertempuran pada awal Indonesia merdeka.

Menurut Suyanto, film ini ingin mengangkat cerita bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri. Lantaran hal itu, tokoh dalam film bukan pahlawan super. Tokoh dalam BOS diceritakan mengalami proses menjadi pahlawan yang bisa ditiru dalam kehidupan nyata.

Cerita film BOS memakai plot yang diadaptasi dari film-film Hollywood. Pembuatan BOS memakan waktu hingga dua tahun dengan melibatkan 70 animator. Film tersebut ditarget bisa tayang sekitar Agustus tahun ini.

Battle of Surabaya - Official Trailer [English Version]



  ● Republika  

Demam Bitcoin, Produsen Alat Bitcoin Lokal Kebanjiran Pesanan

Tiyo Triyanto, produsen alat penambang bitcoin Red Fury di fasilitas produksinya
Tiyo Triyanto, produsen alat penambang bitcoin Red Fury di fasilitas produksinya (sumber: Ist)

Jakarta Untuk mendapatkan mata uang digital bitcoin, diperlukan sebuah alat khusus semacam USB untuk "menambang" bitcoin. Di Indonesia, baru satu orang yang bisa menciptakan alat tersebut.

Tiyo Triyanto, produsen alat penambang bitcoin "Red Fury", dalam wawancara dengan beritasatu.com, mengatakan dia baru mulai menjual alat penambang tersebut sejak Oktober lalu, namun sudah meraup penjualan sekitar 10.000 unit.

"Bulan Oktober , saya produksi 3.000 unit. Sold out dalam waktu 20 hari. Bulan Desember, saya produksi 7.000 unit, dan terjual habis dalam lima hari," ujar mantan mahasiswa kedokteran tersebut.

Harga alat kecil tersebut tidak dibilang murah. Satu unit Red Fury dihargai Rp 1,5 juta namun Tiyo mengklaim alatnya sebagai yang tercepat di dunia dan mampu menghasilkan bitcoin ekuivalen sekitar Rp 300.000 per bulan dengan satu buah alat tersebut. Semakin banyak atau cepat alat yang anda gunakan maka semakin mudah mendapatkan bitcoin.

"Anda tinggal install software bitcoin, dan masukkan alat Red Fury ini ke slot USB anda. Biarkan komputer bekerja. Jika dibiarkan menyala 24 jam selama sebulan, anda bisa mendapatkan Rp 300.000 dengan satu unit Red Fury," kata Tiyo, yang berencana akan memproduksi lagi alat tersebut bulan depan.

Dia menambahkan 90 persen pembeli alatnya adalah orang asing, namun dia melihat pembeli Indonesia semakin banyak.

"Kemarin ada pembeli yang beli sekaligus 100 unit, Dipasang di komputernya. Dia bisa mendapatkan Rp 30 juta per bulan hanya dengan membiarkan komputernya menyala 24 jam penuh selama sebulan," kata dia.

"Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bitcoin, komunitas bitcoin Indonesia akan mengadakan talkshow di kampus Universitas Bina Nusantara pada tanggal 18 Januari nanti," tambahnya.

Harga bitcoin menurut www.bitcoin.co.id hari ini adalah kurs jual Rp 9.594.700 dan kurs beli Rp 10.604.000.


Indonesia masuk dalam kelompok MINT

Indonesia masuk dalam kelompok negara perekonomian baru bersama Meksiko, Nigeria dan Turki, yang disebut oleh ahli ekonomi Jim O'Neill sebagai MINT. 

Pembangunan di JakartaAdalah Jim O'Neill yang pada 2001 menemukan isitilah BRIC yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan Cina untuk negara-negara yang saat itu diperkirakan kelak menjadi kekuatan ekonomi masa depan.

Tapi apa yang membuat keempatnya masuk dalam kelompok negara yang secara khusus dipertimbangkan akan akan menjadi perekonomian besar.

Salah satunya, menurut O'Neill, adalah negara-negara tersebut memiliki demografi yang 'baik' dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi dari penduduk yang tidak bekerja.

Jadi secara teori, jika Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki bisa bekerja sama, beberapa akan mampu menikmati pertumbuhan dua angka seperti Cina pada masa 2003-2008.

Selain itu posisi geografis keempatnya juga menguntungkan.

Meksiko, misalnya, merupakan negara tetangga Amerika Serikat namun berada di Amerika Latin. Begitu juga dengan Indonesia yang terletak di jantung Asia Tenggara dan memiliki hubungan erat dengan Cina.

Sedangkan Turki berada di dua semenanjung, Barat dan Timur.

Prakiraan pertumbuhan pendapatan (ribu US$)

                   2000        2012      Prakiraan 2050
Meksiko      7,0          10,6               48,0
Indonesia    0,8            3,6                21,0
Nigeria        0,2            1,4                12,6
Turki            4,1            10,6              48,5

O'Neill berpendapat Nigeria agak berbeda karena berada di kawasan Afrika yang masih kurang pembangunannya namun di masa depan bisa jadi berkembang jika negara-negara di kawasan itu berhenti berperang dan melakukan perdagangan satu sama lain.

Tantangan di Indonesia

Dari segi kekayaan, Meksiko dan Turki berada dalam satu tingkat dengan penghasilan rata-rata per orang per tahun sekitar US$10.000.

Penghasilan rata-rata di Indonesia US$2.100 dan Nigeria sebesar US$1.500 atau setara dengan India yang sudah lebih dulu masuk dalam BRIC.

Menurut O'Neill, dalam waktu 30 tahun mendatang ada peluang MINT bisa bergabung dengan 10 negara perekonomian terbesar dunia.

Namun dengan beberapa catatan, dan untuk Indonesia tantangan utamanya -tambah O'Neill, adalah kepemimpinan dan prasarana.

Dia juga menambahkan bahwa tantangan dan kesempatan sebenarnya saling berdampingan di Indonesia.

Salah satu contoh yang disebutnya adalah dari kunjungan ke kawasan Pluit, Jakarta, yang permukaan tanahnya diperkirakan turun 20cm per tahun namun harga properti di kawasan lain Jakarta meroket.


  BBC  

Untung Rugi Pesawat Berbahan Bakar Nabati

 Pemerintah berupaya menanggulangi dampak perubahan iklim.

Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat untuk memanfaatkan bahan bakar nabati bagi pesawat udara (aviation biofuel). Kedua kementerian juga akan memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) secara berkelanjutan untuk kebutuhan energi di bandar udara.

"Kedua program tersebut merupakan bagian dari aksi Kementerian Perhubungan dalam penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca," kata Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan, dalam sambutan kerja sama kedua kementerian melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Jakarta, Jumat 27 Desember 2013.

Mangindaan menjelaskan, upaya itu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya nasional di bidang bioenergi serta energi terbarukan. Aksi tersebut juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam program konservasi energi.

Pemanfaatan aviation biofuel pada pesawat udara dan renewable energy pada bandar udara, dia menambahkan, akan berkontribusi dalam substitusi bahan bakar minyak berbasis fosil secara bertahap.

Kesepakatan bersama tersebut juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan, strategi, dan langkah aksi program Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 201 Tahun 2013.

Dalam keputusan itu antara lain mencakup implementasi aviation biofuel dengan bauran 2 persen pada 2016 dan target bauran 3 persen pada 2020. Demikian juga dengan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu sebesar 7,5 megawatt pada bandar udara hingga 2020.

Kesepakatan bersama tersebut juga menetapkan dibentuknya tim kerja yang akan melibatkan kedua kementerian beserta operator dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka bertanggung jawab melakukan kegiatan perencanaan, pra pelaksanaan, dan pelaksanaan secara berkelanjutan mulai 2014 hingga 2016.

Tim akan fokus pada empat aspek utama, yaitu pertama, penguatan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, tata kelola dan bisnis proses.

Kedua, studi, riset, dan pengembangan. Ketiga, uji coba dan persiapan sertifikasi, dan keempat adalah analisis komersial serta harga, produksi, dan keberlanjutan.

Tim kerja tersebut akan mendapatkan pendampingan dan bantuan teknis melalui program kerja sama dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) MSA Annex 5 yang telah ditandatangani pada Oktober 2013 di Montreal, Kanada.

Turunkan emisi gas rumah kaca

Mangindaan menambahkan, melalui kerja sama itu, pemerintah berupaya menanggulangi dampak perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca seperti telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20 di Pittsburgh, AS.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional.

Dia menjelaskan, pemerintah melalui Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, telah memberikan landasan hukum bagi kementerian dan lembaga, khususnya sektor energi serta transportasi untuk menjabarkan program RAN-GRK secara berkelanjutan hingga 2020.

Khusus untuk inisiatif program dan pemanfaatan bahan bakar nabati pada pesawat udara dan energi terbarukan pada bandar udara telah tercakup dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 201 Tahun 2013. Keputusan itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013, yaitu mempercepat kontribusi nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

"Aksi itu dalam kerangka melakukan konservasi energi sesuai target nasional, yaitu dengan bauran 5 persen biofuel dan energi terbarukan pada 2025," tuturnya.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) maupun Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah meletakkan kerangka dasar strategi dalam penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca itu. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan teknologi dan rancang bangun sarana bergerak, mesin pendorong, dan prasarana yang lebih hemat konsumsi bahan bakar dan energi.

Selain itu, pengembangan tata kelola, bisnis proses, dan operasional serta perawatan sarana bergerak serta titik simpul yang efisien dan hemat bahan bakar atau energi. Upaya lain, peningkatan jalur-jalur, rute-rute, manajemen lalu lintas penerbangan, serta pelayaran yang lebih efisien dan hemat bahan bakar.

Langkah selanjutnya adalah pengembangan bahan bakar alternatif dan energi terbarukan untuk sarana bergerak maupun prasarana bandar udara dan pelabuhan.

"Strategi itu memberikan gambaran bahwa upaya penurunan emisi sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan efisiensi bahan bakar dan konservasi energi berbasis fosil," tuturnya.

Dia juga menjelaskan, kontribusi gas rumah kaca dalam berbagai aktivitas transportasi secara nasional cenderung meningkat, seiring dengan pertumbuhan sektor transportasi dan ekonomi nasional. Kondisi itu juga dipengaruhi pertumbuhan aktivitas industrialisasi serta mobilitas barang, dan pertumbuhan populasi, sebaran, serta mobilitas sumber daya manusia.

"Kenaikan pertumbuhan sektor transportasi darat, laut, dan udara maupun kereta api berkontribusi signifikan terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca," ujarnya.

Kegiatan di sektor transportasi itu, menurut dia, masih didominasi oleh pertumbuhan penggunaan energi berbasis fosil, yaitu bahan bakar minyak (BBM) yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Keberhasilan pemanfaatan bahan bakar nabati dan energi terbarukan itu menjadi tantangan dan perlu disikapi bersama, dengan mensinergikan segala elemen dan sumber daya nasional maupun internasional. Upaya ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit (leverage) maksimal bagi pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca itu.

Sementara itu, Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan, upaya pemanfaatan bahan bakar nabati dan energi terbarukan itu merupakan kerja sama untuk mengurangi impor bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat besar dan membebani anggaran negara.

"Kita impor BBM ongkosnya setengah triliun rupiah setiap hari. Dengan adanya ini, pelan-pelan kita alihkan ke aviation biofuel dan gas," kata Wacik.

Menurut Wacik, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia masih tergolong sangat kecil, hanya 5 persen dari total bauran energi nasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi bahan bakar nabati terbesar kedua setelah Brasil.

Maskapai mendukung

Sementara itu, manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menyambut positif rencana penggunaan biofuel tersebut sebagai bahan bakar pesawat.

"Kami mendukung biofuel tersebut dan perlu diuji coba," kata Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar, melalui pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Jumat, 27 Desember 2013.

Namun, Emirsyah mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan bakar itu. "Yang paling penting adalah terkait harga," tuturnya.

Dia menjelaskan, harga biofuel yang jauh lebih mahal dibanding avtur biasa, bisa membuat biaya operasi meningkat. "Selain itu, perlu diperhatikan soal kepastian suplainya," kata dia.
Emirsyah menambahkan, bahan bakar menyerap 40 persen dari biaya operasi maskapai penerbangan pelat merah itu.

Maskapai Lion Air pun tidak mempermasalahkan penggunaan biofuel sebagai bahan bakar pesawatnya. Asalkan, ada satu syarat yang harus dipenuhi.

"Kami, sih, prinsipnya tidak masalah (menggunakan biofuel)," kata Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, ketika dihubungi VIVAnews.

Edward mengatakan, Lion Air dengan senang hati akan menggunakan bahan bakar itu sebagai sumber energi mesin pesawatnya. Tapi, itu bisa dilaksanakan kalau sudah "diamini" oleh perusahaan pembuat pesawat.

"Itu kalau memang sudah diperbolehkan pabrik pembuat pesawat. Kami kan tidak bisa menentukan sendiri (penggunaan) biofuel," kata dia.

Dia pun mengatakan bahwa maskapainya belum mendapatkan informasi tentang kemungkinan mesin pesawat-pesawat yang dioperasikan Lion Air, menggunakan biofuel. Selama ini, maskapai berlambang singa terbang ini menganggarkan dana puluhan persen untuk biaya bahan bakar.

"Sekitar 40-45 persen dari total operational cost," kata dia.

Namun, dia tidak menyebutkan secara pasti jumlah avtur yang "ditenggak" pesawat-pesawatnya. "Itu, kan tergantung operasionalnya, tergantung jam terbangnya," kata dia. (sj)


  Vivanews  

Syarief Hasan Marahi Anaknya Tentang Korupsi Videotron

Menteri Koperasi & UKM, Syariefuddin Hasan (ANTARA/dok)
Jakarta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Syarief Hasan mengaku sempat memarahi anaknya, Riefan Avran (28) setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di kementerian yang dipimpinnya.

"Setelah diperiksa Kejaksaan, anak saya tidak ada komunikasi, tapi saya hanya sekali pangil dia setelah saya tahu kasus ini. Saya marah kepada dia," ungkap Syarief di Jakarta, Jumat malam, (27/12).

Syarief meminta Riefan bertanggung jawab jika memang dirinya terlibat dalam kasus ini yang telah menyeret tiga tersangka, dari pihak KUKM dan PT Imaje Media yang diduga merupakan milik Riefan.

"Saya katakan, kalau memang betul, kamu harus tanggung jawab. Dia diam," tutur Syarief menuturkan perkataannya terhadap putranya itu.

Syarief juga mengaku tidak mengetahui soal perusahaan yang dimiliki anaknya yang disinyalir fiktif, PT Imaje Media. "Saya tidak tahu sama sekali, kerena dia sudah 28 tahun, dia sudah independen," ucapnya.

Syarief membantah dirinya memberikan kemudahan kepada perusahaan milik anaknya agar memenangkan proyek videotron tersebut. "Jangankan kasus ini, sejak 2009 satu kata ingin membeirkan kemudahan, dorong ikut ambil pekerjaan di kementerian, saya tidak pernah," tandasnya.

Selain itu, Syarief juga tidak mengetahui tentang PT Image Media yang dipimpin seorang office boy sebagai nama direkturnya. "Saya tidak tahu, saya tahu setelah ada persoalan ini. Menurut saya, siapapun sebagai warga negara Indonesia harus mempertanggungjawabkan. Saya sebagai seorang ayah mendorong penegak hukum," ucapnya.

Terkait kasus ini, pada Selasa kemarin, (24/12), penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa Riefan Avrian. Riefan memang kapasitasnya diperiksa sebagai saksi.

Penyidik sendiri sudah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawi Bahtiar; Anggota Panitia Lelang, Kasiyadi; dan Hendra Saputra, Office Boy PT Imaje Media yang namanya tercantum sebagai direktur di perusahaan milik anak Syarief Hasan tersebut.

Penyidik telah menahan tersangka Hasnawi Bahtiar di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, demi kepentingan proses penyidikan. Dengan ditahannya Hasnawi, maka dua dari tiga tersangka kasus ini telah ditahan. Sedangkan kasus ini sendiri masih dalam tahap penyidikan.

"Kasus ini masih dalam penyidikan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Albert P Napitupulu.

Menurut Albert, penyidik tengah mendalami profil tersangka Hendra Saputra yang telah ditangkap di Jalan Gunung Arjuna, Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 16.15 WITA, Rabu, (30/10), mengingat sosok Hendra sebagai Direktur PT Imaje Media kurang meyakinkan.

Hasnawi Bachtiar, Kasiyadi, dan Hendra Saputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan videotron pada Kementrian Koperasi dan UKM untuk tahun anggaran 2012 itu, masing-masing berdasarkan Sprin nomor: Prin 894/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hasnawi, Prin-895/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Kasiyadi dan Prin-893/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hendra. Nilai proyek sebesar Rp 23 miliar dan estimasi kerugian negara sekitar Rp 10 miliar.

Diduga, tersangka tersebut telah melakukan pekerjaan fiktif, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyidik menjerat ketiganya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Juncto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. (IS)

Siapapun Harus Ditindak, Termasuk Anak Saya!

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Syarief Hasan menegaskan, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta harus menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan videotron di KUKM, termasuk anaknya sendiri yang bernama Riefan Avran.

"Saya dalam posisi ini, tetap selama ada penyimpangan, siapapun harus ditindaklanjuti, sekalipun anak saya sendiri," ucap Syarief di Jakarta, Jumat malam, (27/12).

Syarief yang juga Anggota Dewan Pembina dan Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan anaknya yang berusia 28 tahun ini untuk mengikuti pengadaan proyek videotron di kementerian yang dipimpinnya.

Selain, itu Syarief juga mengaku tidak mengetahui soal perusahaan yang dimiliki anaknya yang disinyalir fiktif, PT Imaje Media. "Saya tidak tahu sama sekali, kerena dia sudah 28 tahun, dia sudah independen," ucapnya.

Syarief juga membantah dirinya memberikan kemudahan kepada perusahaan milik anaknya agar memenangkan proyek videotron tersebut. "Jangankan kasus ini, sejak 2009 satu kata ingin memberikan kemudahan, dorong ikut ambil pekerjaan di kementerian, saya tidak pernah," tandasnya.

Selain itu, Syarief juga tidak mengetahui tentang PT Image Media yang dipimpin seorang office boy sebagai nama direkturnya.

"Saya tidak tahu, saya tahu setelah ada persoalan ini. Menurut saya, siapapun sebagai warga negara Indonesia harus mempertanggungjawabkan, saya sebagai seorang ayah mendorong penegak hukum," ucapnya.

Terkait kasus ini, pada Selasa kemarin, (24/12), penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa Riefan Avrian. Riefan memang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Penyidik sendiri sudah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawi Bahtiar; Anggota Panitia Lelang, Kasiyadi; dan Hendra Saputra, Office Boy PT Imaje Media yang namanya tercantum sebagai direktur di perusahaan milik anak Syarief Hasan tersebut.

Penyidik telah menahan tersangka Hasnawi Bahtiar di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, demi kepentingan proses penyidikan. Dengan ditahannya Hasnawi, maka dua dari tiga tersangka kasus ini telah ditahan. Sedangkan kasus ini sendiri masih dalam tahap penyidikan.

"Kasus ini masih dalam penyidikan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Albert P Napitupulu.

Menurut Albert, penyidik tengah mendalami profil tersangka Hendra Saputra yang telah ditangkap di Jalan Gunung Arjuna, Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 16.15 WITA, Rabu, (30/10), mengingat sosok Hendra sebagai Direktur PT Imaje Media kurang meyakinkan.

Hasnawi Bachtiar, Kasiyadi, dan Hendra Saputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan videotron pada Kementrian Koperasi dan UKM untuk tahun anggaran 2012 itu, masing-masing berdasarkan Sprin nomor: Prin 894/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hasnawi, Prin-895/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Kasiyadi dan Prin-893/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hendra. Nilai proyek sebesar Rp 23 miliar dan estimasi kerugian negara sekitar Rp 10 miliar.

Diduga, tersangka tersebut telah melakukan pekerjaan fiktif, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyidik menjerat ketiganya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Juncto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.(IS)


  Gatra  

Kisah Indonesia yang Tercoret dari Daftar Negara Kaya Minyak

Jakarta Dulu Indonesia dikenal sebagai negeri kaya minyak. Bahkan Indonesia juga mengekspor hasil produksi minyak ke sejumlah negara dan menjadi salah satu anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) sejak 1961.

Namun, turunnya produksi minyak membuat Indonesia harus tercoret dari daftar negara kaya minyak. Pasalnya, Indonesia sudah menjadi importir minyak, sejak 2003. Hal ini semakin ditegaskan pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaannya di OPEC pada akhir 2008.

Kini di tengah terus menurunnya produksi, konsumsi minyak kian melonjak. Alhasil, Indonesia kini harus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Apa saja yang membuat Indonesia menjadi negara importir minyak? Berikut Berikut ulasan lengkapnya seperti pernah ditulis Liputan6.com, Jumat (27/12/2013):

Kisah Manis dan Pahit Minyak RI

Indonesia melenggang masuk menjadi anggota OPEC pada 1961. Saat itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya wakil Asia di OPEC.

Dalam sejarah perminyakan, Indonesia telah dua kali mengalami puncak produksi, yaitu tahun 1977 ketika produksi minyak mencapai 1,65 juta barel per hari (bph). Produksi sebesar itu dihasilkan dari kegiatan produksi yang dilakukan secara primary recovery.

Puncak produksi kedua terjadi tahun 1995 saat produksi minyak kembali pada kisaran 1,6 juta bph. Puncak produksi ini dapat dicapai dari hasil kegiatan Enhance Oil Recovery (EOR) yang dilakukan oleh Chevron, yaitu injeksi air (waterflood) di salah satu lapangannya berhasil meningkatkan produksi dari 12 ribu barel per hari menjadi 32 ribu barel per hari, serta Injeksi uap (steamflood) di lapangan Duri yang terbukti mampu meningkatkan produksi dari 30 ribu barel per hari menjadi 296 ribu barel per hari.

Dengan produksi 1,6 juta barel, saat itu konsumsi minyak Indonesia hanya 800 ribu bph sehingga Indonesia mampu mengekspor minyak.

Namun, Indonesia tidak bisa mempertahankan prestasinya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi minyak mentah terus menurun sejak 1997 yang turun menjadi 1,557 juta bph. Kemudian pada 2006 turun lagi menjadi 1,071 juta bph. Bahkan pada 2007, produksi minyak Indonesia berada di bawah 1 juta bph yaitu 952 ribu bph dan terus merosot.

Hal itulah yang membuat Indonesia mengajukan surat keluar dari anggota APEC pada Mei 2008. Menurut Purnomo Yusgiantoro yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM, status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC. Lagipula sejak 2003, Indonesia sudah menjadi importir minyak.

Produksi Minyak yang Kian Menipis

Dari tahun ke tahun, produksi minyak Indonesia terus merosot. Sempat menyentuh produksi puncak 1,6 juta bph, kini Indonesia hanya mampu memproduksi minyak setengahnya yaitu 826 ribu bph.

Kepala Plt Satuan Kerja Khusus Pelaksan kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Yohanes Widjonarko mengakui produksi minyak Indonesia terus menurun hingga 30%. Salah satu penyebabnya adalah semakin tuanya ladang-ladang minyak yang ada di Indonesia.

Kondisi itu semakin diperparah karena tidak adanya penemuan cadangan minyak dalam jumlah besar. Alhasil Indonesia hanya mengeruk cadangan minyak yang ada.

Dalam lima tahun terakhir rasio penemuan cadangan baru terhadap produksi (reserves replacement ratio/RRR) sekitar 52%. Padahal idealnya, angka reserves replacement ratio di atas 100% agar setiap satu barel minyak yang diproduksi dapat diimbangi dengan penemuan cadangan dari kegiatan eksplorasi yang hasilnya lebih dari satu barel.

"Dari 321 wilayah kerja, lima tahun terakhir RRR minyak turun 52%, artinya cadangan minyak lebih rendah dibanding yang diproduksi," kata Widjonarko di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2013.

Data SKK Migas menunjukkan cadangan minyak RI terus menurun. Pada awal 2012, cadangan minyak Indonesia berada di level 3,74 miliar barel, namun di awal tahun ini turun 150,39 juta barel menjadi 3,59 miliar barel. Jika kegiatan eksplorasi tidak digencarkan, cadangan minyak Indonesia bakal segera habis dalam 12 tahun.

Ada banyaknya kendala telah membuat investor enggan melakukan kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. "Kurangnya insentif, sosial, ekonomi, teknis, dan regulasi," ungkap dia.

Sementara itu, untuk menggenjot produksi minyak dari lapangan yang sudah tua membutuhkan teknologi tinggi seperti EOR. Semakin tua lapangan maka biaya produksinya lebih tinggi.

Impor Jadi Pilihan

Di tengah menurunnya produksi minyak Indonesia, jumlah BBM yang dikonsumsi masyarakat di Tanah Air justru semakin besar sejalan dengan terus tumbuhnya ekonomi Indonesia.

Data PT Pertamina (Persero) menunjukkan konsumsi solar naik 21% dan premium naik 14% dalam setahun terakhir. Dalam sehari, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 1,5 juta bph, sementara produksi minyak nasional sekitar 840 ribu bph.

Tak ada pilihan lain, opsi impor harus diambil. Saat ini Indonesia tercatat mengimpor minyak mentah dan BBM sebanyak 765 ribu bph guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejauh ini, persentase untuk produksi dalam negeri dan impor minyak mentah saja mencapai masing-masing berjumlah 61% dan 39%. Minyak mentah impor yang diimpor Pertamina paling banyak berasal dari Saudi Arabia sebesar 34,67%, impor minyak mentah kedua berasal dari wilayah Mediterania 31,11%, Afrika Barat 25,79% , Asia Pasifik 5,25% dan pecaha Uni Soviet 3,18%.

Terakhir Bangun Kilang Zaman Soeharto

Tak hanya produksi minyak, masalah fasilitas pengolahan minyak juga menjadi kendala dalam pemenuhan konsumsi BBM di dalam negeri. Data menunjukkan, Pertamina hanya memiliki 6 kilang pengolahan minyak di Indonesia.

Kilang minyak Pangkalan Brandan yang kini sudah tidak beroperasi merupakan salah satu cikal bakal kilang minyak Pertamina yang dibangun sejak penjajahan Belanda. Kilang lain seperti Plaju dan Balikpapan juga warisan zaman Belanda.

Meski baru resmi berdiri sejak 10 Desember 1957, jejak kilang PT Pertamina (Persero) sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Meski begitu sepanjang rentang sejarahnya, Pertamina kini tercatat hanya memiliki enam unit kilang minyak yang memiliki kapasitas 1,05 juta barel per hari (bph).

Keenam kilang milik Pertamina yaitu Kilang Dumai, Kilang plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan dan Kilang Sorong.

Dari total kapasitas kilang tersebut, hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu-800 ribu bph. Sementara, konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini mencapai 1,5 juta-1,6 juta bph dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu membuat jumlah impor minyak dan BBM Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya.

Rendahnya produksi BBM domestik disebabkan perusahaan migas pelat merah itu tidak menambah kilang sejak tahun 1995. Kilang terakhir yang dibangun Pertamina yaitu kilang Balongan pada 1994.

"Terakhir kita bangun kilang itu pas zaman pemerintahan Soeharto. Setelah itu, tidak ada kilang dibangun. Semua hanya sebatas wacana," jelas Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu 19 Juni 2013.

Sebenarnya pemerintah sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan kilang dengan pemerintah negara lain maupun perusahaan asing. Sejumlah negara yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun kilang di Tanah Air yaitu Jepang, Iran, Saudi Arabia dan Kuwait, namun tidak ada satupun yang dieksekusi pemerintah.

"Dulu alasannya biaya besar dan margin kecil, lalu belakangan setelah sudah banyak yang minat investasi, isunya beralih dari insentif tax holiday dan pembebasan bea masuk yang diminta investor. Aturan tax holiday bea masuk sudah ada, nyatanya sampai sekarang masih tidak jalan," ungkap Marwan.

Lambatnya penambahan kilang di Indonesia, menurut Marwan, tak lepas dari pengaruh mafia minyak yang diuntungkan dari aktivitas impor BBM di Tanah Air.

Jika pemerintah berniat menambah kapasitas kilang, harusnya Indonesia mencontoh India yang dalam tiga tahun bisa membangun kilang besar dengan kapasitas 1,1 juta bph. Proyek itu bahkan dibangun perusahaan lokal India. "India sekarang punya kompleks kilang minyak terbesar di dunia," papar Marwan.

Beri Subsidi Besar-besaran

Meski sudah menjadi negara importir minyak, Indonesia hingga kini masih memberikan subsidi BBM buat rakyatnya. Dana subsidi ini selalu dicantumkan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Uang yang dikucurkan untuk subsidi BBM dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2009, pemerintah telah menggelontorkan dana subsidi BBM Rp 45 triliun. Seiring dengan meningkatkanya konsumsi BBM di Tanah Air, subsidi BBM tahun ini diprediksi bisa menembus Rp 224 triliun.

Untuk mengurangi besaran subsidi BBM sebenarnya pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mulai Sabtu, 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Bukan oleh Presiden, kenaikan harga diumumkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Keekonomian, Lapangan Banteng Jakarta.

Meski sudah dinaikkan, pemerintah mengaku masih memberikan subsidi BBM yang cukup besar bagi rakyat. Sebenarnya dengan dana itu, Indonesia bisa membangun banyak infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan kilang minyak.

Cara Efektif Tekan Impor Minyak

Ada beberapa cara yang bisa diambil Indonesia untuk menekan konsumsi Impor minyak. Salah satunya mengalihkan konsumsi BBM ke gas.

Langkah pertama yang bisa diambil pemerintah yaitu dengan merealisasikan program konversi BBM ke bahan bakar gas. Pasalnya, harga gas jauh lebih murah dari BBM. Saat ini harga keekonomian BBM mencapai Rp 9.500-Rp 10 ribu per liter, sementara gas hanya Rp 4.100 per liter setara premium (lsp).

Tak hanya impor BBM yang bisa ditekan, subsidi BBM juga bisa turun drastis. Apalagi harga premium dan solar saat ini lebih mahal dari gas, yaitu Rp 6.500 untuk premium dan solar Rp 5.500.

Penggunaan gas untuk bahan bakar kendaraan juga diterapkan di banyak negara. Selain lebih murah, gas juga energi yang ramah lingkungan.

Menurut Pengamat Energi Darmawan Prasodjo, pemerintah harus cepat bergerak agar program ini bisa terealisasi. Mengingat, Indonesia juga memiliki sejumlah proyek gas skala besar yang sedang dikembangkan sehingga nantinya bisa memasok gas lebih banyak ke domestik.

"Contoh di Pakistan saja sudah pakai 70%-80% gas, padahal negara itu tidak punya gas. Pakistan rela beli gas dari spot market karena keekonomian memang lebih baik dari BBM," ungkap lulusan dari Texas A & M University tersebut.

Opsi lain yang bisa diambil yaitu mengembangkan ethanol sebagai pengganti BBM. Pengembangan ethanol sebaiknya tidak menggunakan bahan baku minyak jarak karena tidak ekonomis, tapi memakai singkong gajah.

Pemanfaatan ethanol sebagai bahan bakar bisa membantu Indonesia mengurangi impor minyak dan BBM dari sejumlah negara Timur Tengah.(Sis/Ndw/*)


  Liputan 6