dan oleh sebab itu

Jakarta ♞ PT Dirgantara Indonesia (Persero) menawarkan kerjasama bersama kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pengadaan pesawat yang dirancang secara khusus untuk melewati rute-rutepenerbangan jarak pendek.

Hal ini diungkapkan perwakilan PT DI bersama dengan Kementrian Perindustrian dihadapan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, Senin (9/12/2013).

Manager Program N219, Direktorat Teknologi dan Pengembangan PT DI Budi Santoso menyebutkan, pesawat N219 dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan, seperti penumpang, kargo dan juga pesawat militer, tentunya dengan kapasitas minimal 19 orang penumpang.

Ia menambahkan, sebenarnya ada beberapa jenis pesawat sejenis pesawat untuk landasan pendek seperti pesawat N219 dengan landasan 500 meter, pesawat N 212 untuk landasan 800 meter.

Khusus untuk Sulsel sendiri, rute daerah cocok untuk pesawat jenis N219. Budi menuturkan, untuk rute pesawat ini misalnya dapat menjangkau rute Makassar – Tana Toraja – Makassar , Makassar – Masamba – Makassar.

“Untuk satu unit pesawat ini USD 4.5 Juta dan jika nantinya pemprov menginginkan pesawat ini , pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Tahun 2016 baru akan diberikan kepada beberapa customer yang telah pesan. Akhir 2015 pesawat ditargetkan selesai dan akan disuplai kepada pemesan.” Kata Budi.

Budi menjelaskan dalam beberapa paket kerjasama yang ditawarkan, termasuk dengan penyediaan operator , dan ini juga ditawarkan pada beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Adapun peneyediaan kru, PT DI akan mensuport dengan memanfaatkan putera daerah.

"Kami akan melakukan training , sehingga pembiayaan para kru tidak membebani.” Papar Budi.

Untuk metode Kerjasama ada beberapa yang ditawarkan perusahaan tersebut, salah satunya adalah pemerintah membayar black seat dan per bulan membayar operator untuk menerbangkan pesawat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah mengadakan pesawat buatan dalam negeri ini, apalagi untuk memudahkan akses antar daerah.

"Nantikan akan dilihat metodenya seperti apa , apakah operator atau bagaimana karena ini bukan sendiri Sulsel, tapi untuk pulau Sulawesi,” kata Agus.

Australia telah melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia. Untuk mencegah terulangnya masalah tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) dan operator telekomunikasi didesak untuk memperkuat kerja sama.

“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).

Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.

Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.

“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.

Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.

Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.

Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka.(maf)

Malang - Kementerian Pertahanan mendukung kemungkinan alih teknologi pembuatan fuze atau komponen pemicu bom dari Armaco JSC Bulgaria sebagai upaya menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Kita memang menuju kepada kemandirian alat utama sistem senjata (Alutsista), tetapi prosesnya bertahap. Pada saat kita belum mampu, kita melakukan kerja sama dengan luar negeri," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua High Level Committe (HLC) usai meninjau kesiapan pabrik bom PT Sari Bahari di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, kerja sama dengan luar negeri harus ada kesetaraan dan kemitraan untuk mendapatkan satu alih teknologi tentang pengembangan fuze ini.

"Ini dilakukan secara bertahap dengan target suatu saat kita bangun pabrik fuze di Indonesia. Ini dilakukan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mandiri tanpa ketergantungan negara asing," tuturya.

Menurut dia, meski Indonesia belum memiliki pabrik pembuat fuze, namun Indonesia memiliki pabrik pembuat bom, PT Sari Bahari, dimana satu-satunya yang ada di Asia Tenggara.

Bom yang telah diproduksi oleh PT Sari Bahari dan PT Dahana selaku tempat pengisian bahan peledaknya, antara lain, bom asap, bom P-100 L yang diperuntukan untuk pesawat tempur Sukhoi TNI AU, roket untuk pesawat Super Tucano dan lainnya.

"Kami koneksikan dengan PT Sari Bahari dengan PT Dahana. Ini menunjukan kemampuan industri pertahanan kita sudah memiliki infrastruktur termasuk amunisi untuk mendukung kemandirian alutsista TNI," kata Sjafrie.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Sari Bahari Ricky Egam mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk bisa berkembang dengan pesat, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapinya.

Kendala itu, kata dia, belum adanya pembuat fuze di Indonesia sehingga mengharuskan pihaknya mengimpor dari Bulgaria.

"Sebenarnya pihak Armaco, Bulgaria setuju untuk menjalin kerja sama untuk PT Sari Bahari untuk alih teknologi pembuatan fuze. Namun, pihak Armaco meminta sebelum ada kesepakatan, PT Sari Bahari harus membeli fuze sebanyak 1.500 pcs. Kami minta pemerintah untuk mendukung masalah ini," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan, mengatakan Pabrik Bom yang ada di Indonesia telah siap beroperasional dalam rangka mendukung modernisasi peralatan TNI baik untuk kebutuhan latihan ataupun tugas-tugas mengamankan kedaulatan.

“kita pastikan industri dalam negeri makin bangkit dan kuat khususnya pabrik produksi bom siap operasional untuk mendukung modernisasi peralatan militer,” Ungkap Wamenhan.

Demikian diungkapkan Wamenhan, Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (22/11) saat meninjau secara langsung proses pembuatan bom latih P-100 di kompleks Pabrik milik PT. Sari Bahari, Malang, Jawa Timur.

Saat peninjauan, Wamenhan mengatakan industri bom seperti PT. Sari Bahari dalam proses perkembangan yang mengarah kepada kesiapan operasional mendukung modernisasi peralatan, selain memiliki peluang yang besar, namun juga terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Mengenai peluang Wamenhan mengatakan penggunaan bom akan tetap diperlukan selama masih tersedianya senjata. Disamping itu pihak pemerintah juga memberikan peluang seluas-luasnya berjalan secara berkelanjutan pada setiap sistem yang melintas dari rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun.

Sedangkan terkait dengan tantangan yang akan dihadapi, menurut Wamenhan akan menyangkut dengan keandalan dari suatu sistem persenjataan yang didukung oleh kemandirian industri pertahanannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor penting yang akan bisa menopang peluang yang diberikan dari pemerintah, dan perlu diperhatikan dalam menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Diantaranya dijelaskan Wamenhan, agar kualitas produksi bisa terus meningkat dan berkembang perlu juga meningkatkan factor Skill Level dalam wujud kesejahteraan, Selain itu diperlukan atensi terhadap perkembangan infrastruktur pabrik yang akan menunjang target industri strategis.

Wamenhan juga menghimbau dari sisi legitimasi kelayakan produksi sebagai bagian dari pada industri pertahanan juga perlu diawasi. Terkait faktor legitimasi kelayakan produksi industri harus berinteraksi dengan pihak regulator dan pengguna, karena disini memiliki kepentingan untuk mendapatkan otentikasi kelayakan operasional. Sehingga hal itulah yang menjadi pegangan untuk terus meningkat dan menjadi justifikasi apabila ingin masuk kedalam lingkup eksport regional.

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengaku Pemerintahannya tak lagi membawa isu di masa lalu dalam menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Ketimbang berfokus kepada masa lalu, Belanda memilih menatap masa depan dengan menggunakan metode hubungan resiprokal 2.0 dengan Indonesia.

Metode hubungan resiprokal 2.0 menekankan komunikasi terjadi dari dua arah. "Saya dapat mengatakan dari hati terdalam, misi perdagangan dan politik yang kami bawa datang dengan semangat kemitraan 2.0. Kami tahu bahwa sejarah yang dialami kedua negara ada yang bermakna positif dan negatif. Namun, kedua Pemerintah sepakat untuk fokus ke masa depan dan tak lagi menengok peristiwa yang terjadi di masa lampau," ujar Rutte di Jakarta, Kamis malam 21 November 2013.

Rutte pun memastikan semangat kerjasama itu juga akan tetap sama, kendati Pemerintah Indonesia akan segera bertransisi usai Pemilu 2014 mendatang. Dia juga memuji banyaknya perubahan yang dialami oleh Indonesia selama hampir sembilan tahun di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

"Saya yakin pemilu tentu akan mengubah orang-orang yang duduk di dalam Pemerintahan, tetapi kerjasama kami akan tetap sama," ujar dia.

Bagi PM yang terpilih sejak tahun 2010 silam itu, Indonesia adalah negara penting bagi Belanda. Hal itu dipicu pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, kata Rutte, mencapai lima hingga enam persen per tahunnya.

Belum lagi prediksi adanya peningkatan kaum menengah yang mencapai hingga 90 juta orang dalam 20 hingga 30 tahun mendatang. Hubungan perdagangan dengan Indonesia pun, kata Rutte, meningkat delapan persen pada 2012.

"Belanda menjadi negara mitra terpenting kedua di kawasan Uni Eropa. Banyak di antara pengusaha kedua negara yang sudah bekerjasama dalam berbagai bidang. Kami berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih erat di bidang perdagangan khususnya minyak kelapa sawit dan tata kelola air," kata dia.

Bidang lain yang akan dikembangkan kerjasamanya, ujar Rutte, yaitu di sektor kesehatan. 

Kunjungan perdana Rutte ke Indonesia memang membawa agenda khusus perdagangan. Pada Rabu kemarin, Indonesia dan Belanda, telah menandatangani kemitraan strategis yang menjadi tonggak mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Selain mengajak Menteri Perdagangan Luar Negeri Lilianne Ploumen dan Menteri Pertanian Sharon Dijksma, Rutte turut mengajak lebih dari 100 pengusaha asal Negeri Kincir Angin untuk menjajaki kerjasama dengan Indonesia.