dan oleh sebab itu

Malang - Kementerian Pertahanan mendukung kemungkinan alih teknologi pembuatan fuze atau komponen pemicu bom dari Armaco JSC Bulgaria sebagai upaya menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Kita memang menuju kepada kemandirian alat utama sistem senjata (Alutsista), tetapi prosesnya bertahap. Pada saat kita belum mampu, kita melakukan kerja sama dengan luar negeri," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua High Level Committe (HLC) usai meninjau kesiapan pabrik bom PT Sari Bahari di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, kerja sama dengan luar negeri harus ada kesetaraan dan kemitraan untuk mendapatkan satu alih teknologi tentang pengembangan fuze ini.

"Ini dilakukan secara bertahap dengan target suatu saat kita bangun pabrik fuze di Indonesia. Ini dilakukan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mandiri tanpa ketergantungan negara asing," tuturya.

Menurut dia, meski Indonesia belum memiliki pabrik pembuat fuze, namun Indonesia memiliki pabrik pembuat bom, PT Sari Bahari, dimana satu-satunya yang ada di Asia Tenggara.

Bom yang telah diproduksi oleh PT Sari Bahari dan PT Dahana selaku tempat pengisian bahan peledaknya, antara lain, bom asap, bom P-100 L yang diperuntukan untuk pesawat tempur Sukhoi TNI AU, roket untuk pesawat Super Tucano dan lainnya.

"Kami koneksikan dengan PT Sari Bahari dengan PT Dahana. Ini menunjukan kemampuan industri pertahanan kita sudah memiliki infrastruktur termasuk amunisi untuk mendukung kemandirian alutsista TNI," kata Sjafrie.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Sari Bahari Ricky Egam mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk bisa berkembang dengan pesat, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapinya.

Kendala itu, kata dia, belum adanya pembuat fuze di Indonesia sehingga mengharuskan pihaknya mengimpor dari Bulgaria.

"Sebenarnya pihak Armaco, Bulgaria setuju untuk menjalin kerja sama untuk PT Sari Bahari untuk alih teknologi pembuatan fuze. Namun, pihak Armaco meminta sebelum ada kesepakatan, PT Sari Bahari harus membeli fuze sebanyak 1.500 pcs. Kami minta pemerintah untuk mendukung masalah ini," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan, mengatakan Pabrik Bom yang ada di Indonesia telah siap beroperasional dalam rangka mendukung modernisasi peralatan TNI baik untuk kebutuhan latihan ataupun tugas-tugas mengamankan kedaulatan.

“kita pastikan industri dalam negeri makin bangkit dan kuat khususnya pabrik produksi bom siap operasional untuk mendukung modernisasi peralatan militer,” Ungkap Wamenhan.

Demikian diungkapkan Wamenhan, Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (22/11) saat meninjau secara langsung proses pembuatan bom latih P-100 di kompleks Pabrik milik PT. Sari Bahari, Malang, Jawa Timur.

Saat peninjauan, Wamenhan mengatakan industri bom seperti PT. Sari Bahari dalam proses perkembangan yang mengarah kepada kesiapan operasional mendukung modernisasi peralatan, selain memiliki peluang yang besar, namun juga terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Mengenai peluang Wamenhan mengatakan penggunaan bom akan tetap diperlukan selama masih tersedianya senjata. Disamping itu pihak pemerintah juga memberikan peluang seluas-luasnya berjalan secara berkelanjutan pada setiap sistem yang melintas dari rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun.

Sedangkan terkait dengan tantangan yang akan dihadapi, menurut Wamenhan akan menyangkut dengan keandalan dari suatu sistem persenjataan yang didukung oleh kemandirian industri pertahanannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor penting yang akan bisa menopang peluang yang diberikan dari pemerintah, dan perlu diperhatikan dalam menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Diantaranya dijelaskan Wamenhan, agar kualitas produksi bisa terus meningkat dan berkembang perlu juga meningkatkan factor Skill Level dalam wujud kesejahteraan, Selain itu diperlukan atensi terhadap perkembangan infrastruktur pabrik yang akan menunjang target industri strategis.

Wamenhan juga menghimbau dari sisi legitimasi kelayakan produksi sebagai bagian dari pada industri pertahanan juga perlu diawasi. Terkait faktor legitimasi kelayakan produksi industri harus berinteraksi dengan pihak regulator dan pengguna, karena disini memiliki kepentingan untuk mendapatkan otentikasi kelayakan operasional. Sehingga hal itulah yang menjadi pegangan untuk terus meningkat dan menjadi justifikasi apabila ingin masuk kedalam lingkup eksport regional.