PM Australia Janji Tanggapi Surat SBY Secara Cepat, Serius dan Sopan
Dia mengaku sangat menyesal atas situasi memalukan yang menimpa SBY
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, berjanji menanggapi surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan "cepat, sungguh-sungguh, dan sopan." Melalui surat itu, SBY secara resmi meminta penjelasan Australia soal skandal penyadapan telepon atas dia, istrinya, dan para pejabat Indonesia pada 2009, seperti yang telah dibocorkan Edward Snowden.
Menurut harian The Australian, Abbott memberi tanggapan atas pernyataan SBY dalam rapat rutin di parlemen antara kubu pemerintah dengan oposisi. Abbott mengaku merasa tergugah atas pernyataan SBY mengenai eratnya hubungan antara Australia dan Indonesia.
Sekali lagi dia menyatakan penyesalan yang mendalam "situasi yang memalukan terkait laporan media massa yang menimpa presiden dan bangsa Indonesia."
"Presiden [SBY] telah berkata bahwa beliau segera menulis surat kepada saya. Saya kembali menegaskan kepada dewan [parlemen] bahwa saya akan menanggapi surat presiden itu secara cepat, sungguh-sungguh, dan sopan. Saya selalu berkomitmen untuk membina hubungan yang seerat-eratnya dengan Indonesia seperti yang diinginkan kedua negara," kata Abbott.
''Jelas ada masalah yang serius yang harus kita selesaikan bersama dalam waktu dekat," lanjut Abbott.
Reaksi Keras
Presiden SBY memberikan pernyataan resminya hari ini terkait masalah penyadapan yang dilakukan Australia. Tak seperti sebelumnya, sikap Yudhoyono kali ini lebih tegas.
Bahkan, Presiden memerintahkan pasukan militer Indonesia untuk menghentikan latihan bersama dengan Australia di Darwin dan juga untuk menghentikan patroli bersama untuk memerangi penyelundupan manusia.
Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen.
"Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.
Publik Australia Minta Pemerintahnya Minta Maaf Kepada Indonesia
Hasil polling di laman The Sydney Morning Herald.
Laman The Sydney Morning Herald menggelar jajak pendapat (polling) untuk mengumpulkan pendapat pembacanya soal ketegangan hubungan Australia dan Indonesia. Indonesia marah karena Australia pernah menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono tahun 2009.
Media massa Australia ini menanyakan kepada pembacanya, apakah Australia harus meminta maaf karena sudah menyadap telepon Presiden dan Ibu Negara Indonesia?
Polling yang ditutup 18 November 2013 itu diikuti 2.604 pembaca SMH. Dari jumlah itu, 59 persen menjawab bahwa Australia seharusnya meminta maaf. Dan hanya 34 persen yang menjawab sebaliknya.
Selain itu, 7 persen pembaca SMH menjawab tak yakin. Dikutip dari lamannya, SMH menyatakan, jajak pendapat ini tidak ilmiah dan hanya mencerminkan pendapat dari pengunjung yang telah memilih untuk berpartisipasi.
Diberitakan sebelumnya, The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.
Suatu hari pada Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal.
Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayangnya, perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.
“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit),” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.
Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.
Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, berjanji menanggapi surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan "cepat, sungguh-sungguh, dan sopan." Melalui surat itu, SBY secara resmi meminta penjelasan Australia soal skandal penyadapan telepon atas dia, istrinya, dan para pejabat Indonesia pada 2009, seperti yang telah dibocorkan Edward Snowden.Menurut harian The Australian, Abbott memberi tanggapan atas pernyataan SBY dalam rapat rutin di parlemen antara kubu pemerintah dengan oposisi. Abbott mengaku merasa tergugah atas pernyataan SBY mengenai eratnya hubungan antara Australia dan Indonesia.
Sekali lagi dia menyatakan penyesalan yang mendalam "situasi yang memalukan terkait laporan media massa yang menimpa presiden dan bangsa Indonesia."
"Presiden [SBY] telah berkata bahwa beliau segera menulis surat kepada saya. Saya kembali menegaskan kepada dewan [parlemen] bahwa saya akan menanggapi surat presiden itu secara cepat, sungguh-sungguh, dan sopan. Saya selalu berkomitmen untuk membina hubungan yang seerat-eratnya dengan Indonesia seperti yang diinginkan kedua negara," kata Abbott.
''Jelas ada masalah yang serius yang harus kita selesaikan bersama dalam waktu dekat," lanjut Abbott.
Reaksi Keras
Presiden SBY memberikan pernyataan resminya hari ini terkait masalah penyadapan yang dilakukan Australia. Tak seperti sebelumnya, sikap Yudhoyono kali ini lebih tegas.
Bahkan, Presiden memerintahkan pasukan militer Indonesia untuk menghentikan latihan bersama dengan Australia di Darwin dan juga untuk menghentikan patroli bersama untuk memerangi penyelundupan manusia.
Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen.
"Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.
Publik Australia Minta Pemerintahnya Minta Maaf Kepada Indonesia
Hasil polling di laman The Sydney Morning Herald.
Media massa Australia ini menanyakan kepada pembacanya, apakah Australia harus meminta maaf karena sudah menyadap telepon Presiden dan Ibu Negara Indonesia?
Polling yang ditutup 18 November 2013 itu diikuti 2.604 pembaca SMH. Dari jumlah itu, 59 persen menjawab bahwa Australia seharusnya meminta maaf. Dan hanya 34 persen yang menjawab sebaliknya.
Selain itu, 7 persen pembaca SMH menjawab tak yakin. Dikutip dari lamannya, SMH menyatakan, jajak pendapat ini tidak ilmiah dan hanya mencerminkan pendapat dari pengunjung yang telah memilih untuk berpartisipasi.
Diberitakan sebelumnya, The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.
Suatu hari pada Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal.
Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayangnya, perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.
“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit),” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.
Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.
Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.
♞ Vivanews
Categories:
Hankam
0 komentar:
Posting Komentar