Indonesia Hentikan Kerjasama Militer dan Intelijen dengan Australia
"Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sambil menunggu jawaban resmi Australia soal penyadapan, Indonesia menghentikan sejumlah kerjasama dengan Negeri Kanguru itu. Presiden menyatakan, akan menghentikan sementara semua kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara.
"Yang jelas, untuk sementara atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 November 2013.
SBY menyatakan, semua latihan militer antara kedua negara apakah itu antara sesama angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau gabungan akan dihentikan. "Saya meminta dihentikan sementara coordinated military operation, yang untuk menghentikan people smuggling, di wilayah lautan," kata SBY. "Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua," katanya.
Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen. "Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.
Indonesia mulai menurunkan derajat hubungannya dengan Australia setelah menarik duta besarnya dari Canberra. Pemerintah RI pun meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Negeri Kanguru, termasuk di bidang pemberantasan terorisme yang selama ini berjalan amat baik.
Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari menilai langkah keras yang diambil Indonesia amat merugikan Australia, terutama di bidang penanganan terorisme yang selama ini menjadi perhatian utama Australia paska puluhan warganya tewas dalam tragedi Bom Bali 2002 dan 2005.
“Meskipun Australia memberikan bantuan pada Detasemen Khusus Anti-Teror 88, tapi mereka sangat butuh informasi dari RI. Jadi Indonesia tak perlu bernyali kecil,” kata Eva di Jakarta, Rabu 20 November 2013. Menurutnya, Australia bahkan bergantung pada Indonesia soal penanganan terorisme.
Eva berpendapat Indonesia sesungguhnya lebih ahli dalam hal pemberantasan terorisme, sebab Kepolisian RI sudah banyak menangani dan menangkap pelaku terorisme. “Di sini Australia hanya user, yang bergantung pada Indonesia untuk memperoleh informasi,” kata dia.
Selain soal terorisme, kerjasama dalam isu penyelundupan manusia juga kini dikaji ulang Indonesia. Padahal, ujar Eva, Australia sangat buruh Indonesia dalam menangani imigran gelap atau manusia peragu. “RI selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang ribuan imigran yang hendak masuk ke Australia,” kata politisi PDIP itu.
Sebaliknya, Indonesia tak terlalu rugi bila menurunkan kualitas hubungannya dengan Australia. Dari segi bisnis, kata Eva, investor terbesar Indonesia masih berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan China. Oleh sebab itu pemerintah RI tak perlu khawatir.
“Jika impor daging dari Australia kita stop, itu bisa beralih ke India. Syukur apabila bisa menggenjot produksi dalam negeri. Realitanya RI tidak begitu bergantung pada Australia, tapi sebaliknya,” ujar Eva.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat kemitraannya dengan Australia. “Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” ujarnya.
Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia.
Indonesia membuktikan ancamannya terhadap Australia. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat hubungan kemitraan dengan Australia, Rabu 20 November 2013.
“Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Berbagai bentuk kerjasama sudah kami sesuaikan. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” kata Marty.
Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia. Saat ini pun pemerintah RI tengah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya.
Hari ini Marty mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang Senin kemarin dipanggil pulang dari Canberra. Pertemuan akan berlangsung di Kantor Presiden pukul 11.00 WIB. Belum diketahui sampai kapan Indonesia menarik dubesnya dari Australia.
Sementara itu, langkah keras yang ditempuh pemerintah RI didukung oleh politisi tanah air. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bahkan meminta pemerintah menyuruh pulang Dubes Australia dari Jakarta.
“Kepada tetangga yang usil dan berisik, layak diberikan pelajaran sopan-santun dalam pergaulan internasional. Sudah jelas menyadap, PM Australia tetap menolak minta maaf. Itu artinya meremehkan Indonesia. Itu tidak benar,” kata Anas.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional. “Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen Australia.
Sebagai perdana menteri, Abbott mengatakan harus memastikan keselamatan setiap warganya. “Itu sebabnya kami mengumpulkan informasi intelijen,” ujarnya. Namun Abbott menjamin informasi yang diperoleh Badan Intelijen Australia tak akan digunakan untuk hal buruk.
Apapun, Presiden SBY murka. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi. Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.
"Yang jelas, untuk sementara atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 November 2013.
SBY menyatakan, semua latihan militer antara kedua negara apakah itu antara sesama angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau gabungan akan dihentikan. "Saya meminta dihentikan sementara coordinated military operation, yang untuk menghentikan people smuggling, di wilayah lautan," kata SBY. "Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua," katanya.
Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen. "Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.
RI Hentikan Kerjasama, Ini Dua Kerugian Utama Australia
RI selama ini jadi tanggul penahan gelombang imigran ke Australia.
Indonesia mulai menurunkan derajat hubungannya dengan Australia setelah menarik duta besarnya dari Canberra. Pemerintah RI pun meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Negeri Kanguru, termasuk di bidang pemberantasan terorisme yang selama ini berjalan amat baik.Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari menilai langkah keras yang diambil Indonesia amat merugikan Australia, terutama di bidang penanganan terorisme yang selama ini menjadi perhatian utama Australia paska puluhan warganya tewas dalam tragedi Bom Bali 2002 dan 2005.
“Meskipun Australia memberikan bantuan pada Detasemen Khusus Anti-Teror 88, tapi mereka sangat butuh informasi dari RI. Jadi Indonesia tak perlu bernyali kecil,” kata Eva di Jakarta, Rabu 20 November 2013. Menurutnya, Australia bahkan bergantung pada Indonesia soal penanganan terorisme.
Eva berpendapat Indonesia sesungguhnya lebih ahli dalam hal pemberantasan terorisme, sebab Kepolisian RI sudah banyak menangani dan menangkap pelaku terorisme. “Di sini Australia hanya user, yang bergantung pada Indonesia untuk memperoleh informasi,” kata dia.
Selain soal terorisme, kerjasama dalam isu penyelundupan manusia juga kini dikaji ulang Indonesia. Padahal, ujar Eva, Australia sangat buruh Indonesia dalam menangani imigran gelap atau manusia peragu. “RI selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang ribuan imigran yang hendak masuk ke Australia,” kata politisi PDIP itu.
Sebaliknya, Indonesia tak terlalu rugi bila menurunkan kualitas hubungannya dengan Australia. Dari segi bisnis, kata Eva, investor terbesar Indonesia masih berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan China. Oleh sebab itu pemerintah RI tak perlu khawatir.
“Jika impor daging dari Australia kita stop, itu bisa beralih ke India. Syukur apabila bisa menggenjot produksi dalam negeri. Realitanya RI tidak begitu bergantung pada Australia, tapi sebaliknya,” ujar Eva.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat kemitraannya dengan Australia. “Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” ujarnya.
Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia.
Indonesia Turunkan Derajat Dengan Australia
Indonesia membuktikan ancamannya terhadap Australia. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat hubungan kemitraan dengan Australia, Rabu 20 November 2013.“Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Berbagai bentuk kerjasama sudah kami sesuaikan. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” kata Marty.
Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia. Saat ini pun pemerintah RI tengah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya.
Hari ini Marty mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang Senin kemarin dipanggil pulang dari Canberra. Pertemuan akan berlangsung di Kantor Presiden pukul 11.00 WIB. Belum diketahui sampai kapan Indonesia menarik dubesnya dari Australia.
Sementara itu, langkah keras yang ditempuh pemerintah RI didukung oleh politisi tanah air. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bahkan meminta pemerintah menyuruh pulang Dubes Australia dari Jakarta.
“Kepada tetangga yang usil dan berisik, layak diberikan pelajaran sopan-santun dalam pergaulan internasional. Sudah jelas menyadap, PM Australia tetap menolak minta maaf. Itu artinya meremehkan Indonesia. Itu tidak benar,” kata Anas.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional. “Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen Australia.
Sebagai perdana menteri, Abbott mengatakan harus memastikan keselamatan setiap warganya. “Itu sebabnya kami mengumpulkan informasi intelijen,” ujarnya. Namun Abbott menjamin informasi yang diperoleh Badan Intelijen Australia tak akan digunakan untuk hal buruk.
Apapun, Presiden SBY murka. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi. Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.
0 komentar:
Posting Komentar