Indonesia Butuh Satelit Buatan Sendiri
Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan
Jakarta ♼ Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.
"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.
"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.
Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.
Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.
"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.
Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.
"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.
Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.
"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.
Indonesia Akan Beli Satelit Khusus Kontra-Intelijen Tahun Depan
Indonesia bakal memiliki fasilitas canggih dan satelit khusus untuk pertahanan siber. Hal itu, untuk menangkal segala bentuk penyadapan intelijen negara- negara asing.
Komisi I DPR RI menyetujui rencana tersebut dan memasukkannya dalam enam poin yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kabinetnya dalam merespons penyadapan intelijen Australia.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuturkan, keenam poin yang disepakati bersama pada Kamis (28/11/2013) itu salah satunya menyebutkan, legislator mengapresiasi pihak eksekutif yang tegas merespons skandal intelijen tersebut.
Komisi I DPR RI menyetujui rencana tersebut dan memasukkannya dalam enam poin yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kabinetnya dalam merespons penyadapan intelijen Australia.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuturkan, keenam poin yang disepakati bersama pada Kamis (28/11/2013) itu salah satunya menyebutkan, legislator mengapresiasi pihak eksekutif yang tegas merespons skandal intelijen tersebut.
"Poin pertama kesepakatan itu menyebutkan, memberikan apresiasi kepada Presiden SBY yang merespons secara keras Australia. Respons keras itu, ditunjukkan dengan pemberhentian sementara sejumlah kerja sama," tutur Mahfudz Siddiq, Kamis.
Poin kedua, kata dia, Komisi I meminta Presiden SBY menjaga konsistensi menjalankan enam roadmap atau langkah pemulihan hubungan dengan negeri kangguru tersebut.
Ketiga, sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempercepat penggunaan sandi di kantor-kantor kedutaan maupun saat berada di luar negeri sebagai bentuk pengamanan komunikasi.
"Selanjutnya, poin keempat, kami menegaskan perlu penataan infrastuktur informasi dan komunikasi yang benar-benar aman, karena muncul dugaan operator Indonesia digunakan untuk menyadap, perihal penguasaan operator melibatkan perusahaan asing," terangnya.
Sementara poin kelima, terusnya, Komisi I dan pemerintah sepakat Indonesia bakal mengembangkan cyber defence atau pertahanan siber dan juga segera miliki satelit khusus untuk keamanan intel luar negeri.
"Keenam, Komisi I akan ambil langkah lanjutan untuk memastikan APBN 2014 bisa membiayai program satelit dan langsung dijalankan," tandasnya.
♞ Liputan 6 | Tribunnews
0 komentar:
Posting Komentar