dan oleh sebab itu

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta berbagai pihak yang terkait penelitian di situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, bekerja dengan efektif sehingga status keberadaan Gunung Padang bisa dipastikan.

Dia juga meminta agar baik Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang, tidak larut dalam prokontra dan perdebatan mengenai kaidah ilmiah penelitian di daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi sebagaimana dirilis oleh Sekretariat Kabinet, Jumat (24/5).

“Bapak Presiden menelepon saya dan saya laporkan apa yang sedang kita lakukan pagi ini dan Beliau mengulang lagi supaya kita tidak memperbincangkan dan memperdebatkan hal yang jelas bagaimana tindak lanjut ke depan,” demikian kata Sudi saat memimpin rapat koordinasi pengembangan situs Gunung Padang di Aula Gedung III, Sekretariat Negara.

Presiden meminta agar penanganan Gunung Padang saat ini diintensifkan oleh Pusat. Pemerintah sendiri berharap dengan penelitian kandungan dan situs purba warisan budaya bisa membuat situs Gunung Budaya sebagai salah satu cagar budaya yang kemudian akan diatur dalam keputusan presiden.

Situs Gunung Padang beberapa lama ini mendapat perhatian tak hanya dari pemerintah Indonesia, tapi juga internasional. Di kawasan tersebut ditemukan situs megalitikum yang terkubur dan usianya menurut laboratorium Beta Analytic Florida, Amerika Serikat, setidaknya berusia belasan ribu tahun.

Sementara Tim Terpadu Riset Mandiri termasuk Staf Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Bencana melakukan penelitian mengenai potensi kebencanaan di daerah tersebut. Tim sendiri sempat mendapat kritik dari para arkeolog yang menilai penelitian tersebut bisa mengganggu situs megalitikum sebagai peninggalan arkeologi itu.

“Apa yang akan kita tindaklanjuti itu semua sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku dan juga tanggungjawab yang muaranya adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Mensesneg lagi.

Hasil tim terpadu juga sudah dipresentasikan kepada presiden pada 18 Mei silam dan presiden meminta agar dilakukan akselerasi langkah-langkah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal pemanfaatn keahlian, sarana dan peralatan berat yang diperlukan.

Presiden juga meminta agar proses penelitian dilakukan transparan dan bisa diselesaikan tahun depan.