FSRU Jakarta
Nusantara Regas klaim FSRU Jakarta hemat subsidi BBM Rp 6 T
PT Nusantara Regas, pengelola Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat, menyatakan FSRU di utara Jakarta telah mampu menghemat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp 6 triliun. Ini dikarenakan selama awal operasi pada 24 Mei tahun lalu sampai 30 April tahun ini perseroan telah menyalurkan gas setara dengan 1,5 juta kiloliter (KL) BBM. Dirut Nusantara Regas Hendra Jaya mengatakan gas FSRU Jakarta diperuntukkan bagi pembangkit listrik di Muara Karang dan Tanjung Priok. "Kalau dihitung, maka penghematan subsidi BBM dalam APBN setara dengan Rp 6 triliun pada kurs Rp 9.500 per liter," ujarnya kepada wartawan dalam acara kunjungan ke FSRU Jawa Barat, akhir pekan ini.
Pada tahun ini, lanjutnya, perseroan menargetkan penyaluran 22 kargo gas yang berasal dari Blok Mahakam, Kaltim. "Kami juga tengah menegosiasikan tambahan dari Kilang Tangguh, Papua sebanyak 5 sampai 6 kargo LNG," tuturnya.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengalokasikan lima kargo LNG dari Kilang Tangguh pada tahun 2013. Nusantara Regas akan memperoleh 200 kargo selama periode 2013 sampai 2021 dengan perincian 147 kargo dari Tangguh dan 53 kargo dari Chevron IDD.
Tangguh juga akan memasok Nusantara Regas sebanyak 12 kargo per tahun pada tahun 2014 sampai 2015, 19 kargo per tahun periode 2016 sampai 2017 dan 20 kargo per tahun selama 2018 sampai 2021.
IDD akan menambah pasokan ke FSRU Jakarta sebanyak delapan kargo mulai 2018, 11 kargo pada tahun 2019, 15 kargo pada 2020, dan 19 kargo pada 2021.(mdk/bmo)
FSRU Jakarta kesulitan serap pasokan gas pemerintah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan tambahan 27 kargo untuk terminal terapung dan regasifikasi (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) Jawa Barat mulai tahun 2013 hingga 2025 sesuai dengan keputusan alokasi gas domestik yang telah ditandatangani pada Februari lalu. Namun, PT Nusantara Regas selaku pengelola FSRU tersebut mengaku tidak akan mampu menyerap seluruh gas tersebut. Pasalnya, NR juga telah mendapatkan alokasi gas dari Bontang, Kalimantan Timur sebanyak 22 kargo.
"Secara kebijakan itu bagus. Cuma persoalannya 27 kargo tadi ditambah Mahakam 22 kargo jadi 49 kargo, sayangnya tidak semua bisa terserap dengan market yang ada. Saat ini sudah ada diskusi dengan pemerintah," ujar Direktur Utama Nusantara Regas Hendra Jaya kepada wartawan dalam acara kunjungan ke FSRU Jawa Barat, Minggu (26/5).
Menurut Hendra, pihaknya hanya mampu menyerap tambahan 5 kargo yang diberikan pemerintah. Sebab, konsumen NR saat ini hanya PT PLN (Persero) serta PT PGN (Persero) dan belum ada industri lainnya.
Bahkan, lanjutnya, kelima kargo tersebut telah termasuk yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok pada Agustus mendatang. "Jumlah 5 kargo tadi kita akan suplai ke Tanjung Priuk," tegas dia.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro merinci, FSRU Jakarta akan memperoleh alokasi LNG sebesar 27 kargo per tahun mulai 2013 hingga 2025.
Sementara, sumber pasokan LNG berasal dari Kilang Tangguh, Papua Barat yang sebelumnya diekspor ke Sempra, AS dengan volume 20 kargo per tahun yang sudah dialokasikan sejak 2012.
Lalu, Kilang Tangguh 'train' 3 akan masuk ke terminal domestik mulai 2018. Selanjutnya, berasal dari Blok Mahakam yang seluruh kelebihan kargonya sebanyak 16 akan diperuntukkan ke dalam negeri.
Sumber pasokan lainnya adalah Lapangan Jangkrik dan North East Jangkrik yang dioperasikan ENI Indonesia dengan perincian 2016 sebanyak 14 kargo, 2017 sampai 2022 sebanyak 18 kargo per tahun, 2023 sebanyak 7 kargo, dan 2024 sampai 2025 sebanyak 4 kargo per tahun.
Terakhir dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang dikembangkan Chevron Indonesia Company dengan rincian 2017 sampai 2019 sebanyak 50 kargo per tahun, 2020 sampai 2021 sebanyak 30 kargo, 2022 sebanyak 16 kargo, dan 2023 sebanyak 10 kargo.(mdk/bmo)
Operasional FSRU Jakarta terganggu limbah sampah
PT Nusantara Regas menyatakan terminal terapung dan regasifikasi unit (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU) Jawa Barat harus menggunakan air laut untuk merubah gas alam cair (Liquidfied Natural Gas/LNG) menjadi bahan bakar gas pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Direktur Utama Nusantara Regas Hendra Jaya mengatakan pihaknya menggunakan pompa air besar untuk mengambil air dari laut. Namun, sampai saat ini pihaknya terkendala sampah yang ada di Teluk Jakarta tersebut.
"Sampah di Jakarta itu luar biasa, itu bisa menyebabkan problem, kita pasang filter tapi masih (mengganggu)," ujar dia kepada wartawan dalam acara kunjungan ke FSRU Jawa Barat, akhir pekan ini.
Hendra menjelaskan, FSRU yang mengelola LNG tersebut, harus melakukan pemanasan pada LNG yang bersuhu minus 160 derajat celcius sebelum dialirkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang. Dalam proses pemanasan yang memanfaatkan air laut, banyak sampah yang mengganggu proses tersebut sehingga mengganggu proses operasi.
"FSRU kita pakai air laut bagian pemanasan LNG agar cair, LNG itu sekarang bentuknya cairan suhu minus 160 celsius, karena itu untuk jadi gas kembali harus dipanaskan. Untuk mengangkat air laut terganggu sampah, itu menyebabkan beberapa jam terganggu," jelas dia.
Meskipun menghadapi kendala tersebut, anak perusahaan gabungan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ini berkomitmen tetap menjaga kesinambungan operasinya. Sejak beroperasi 24 Mei 2012 sampai saat ini, Nusantara Regas tidak pernah berhenti beroperasi. Akan tetapi, diakui Hendra, memang operasinya belum mencapai 100 persen.
"Kita anggap dari bagian teknikal yang kita hadapi, ibarat mobil ada periode yang terjadi gangguan, tapi semuanya rata-rata sesuai 99,7 persen (beroperasi) kita maunya 100 persen. Kita tetap menjaga dalam range yang dikehendaki," pungkas dia.(mdk/bmo)
Proyek pulau buatan Jakarta ancam keamanan pipa gas FSRU
PT Nusantara Regas (NR) meminta pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terkait pengamanan pipa-pipa gas dengan adanya program pulau buatan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pipa milik NR telah beroperasi dan mengalirkan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang milik PT PLN (Persero). Direktur Utama Nusantara Regas Hendra Jaya mengatakan saat ini pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Pemprov DKI terkait dengan rencana pulau buatan yang akan mengelilingi Provinsi DKI Jakarta tersebut.
"Kita mencoba negosiasi pemda. Ke depan akan ada 14 pulau buatan, di mana di antara pulau itu ada pipa-pipa milik CNOOC, ONWJ, PLN dan NR. Itu yang harus dihadapi," ujar dia kepada wartawan dalam acara kunjungan ke FSRU Jawa Barat, akhir pekan ini.
Direktur Teknik dan Operasional Nusantara Regas Nugroho Rachmadi mengatakan pembangunan pulau tersebut sedang menjadi perhatian NR. Pihaknya akan meminta pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terkait pengamanan pipa-pipa tersebut.
"Tapi itu kebijakan Pemda, tentu kita memberi masukan keamanan operasional pipa tadi. Memang sudah ada komunikasi dengan pengembang pulau tersebut, kebetulan yang dekat dengan FSRU adalah pulau G," jelas dia.
Nugroho menambahkan pihaknya juga akan meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk mengeluarkan peraturan mengenai jarak antara pipa-pipa dan pulau buatan tersebut.
"Sudah kita bicarakan jarak dengan pipa, nanti pemanfaatan pantai jadi apa saja, karena berdekatan dengan pipa. Namun saat ini pipa sudah beroperasi, jarak ini ditentukan migas, paling tidak mereka tahu bahwa pipa Nusantara Regas sudah ada di situ," pungkas dia.(mdk/bmo)
Categories:
Artikel,
Ilmu Pengetahuan
0 komentar:
Posting Komentar