Seputar Wacana Pemindahan Ibukota
Bappenas belum memiliki rencana pindahkan ibu kota RI
Belakangan ini muncul kembali wacana pemindahan ibu kota Negara. Wacana pemindahan ibu kota kembali ramai setelah diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin.
Sayangnya ini baru sekadar wacana. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Armida Alisjahbana mengaku belum tahu soal wacana pemindahan ibu kota.
"Belum, itu kan Pak Presiden yah yang menyampaikannya," kata Armida di Hotel Horison Bandung, Selasa (10/9).
Karena itu, Bappenas juga belum melakukan kajian soal pemindahan ibu kota. "Belum ada," tegasnya.
Ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta memang sudah kerap diwacanakan. Terakhir, Presiden SBY melontarkannya saat mengunjungi Kazakhstan pekan lalu. SBY melihat pemindahan itu sebuah opsi yang baik, terutama setelah melihat kota Astana.
Pemindahan terbilang sukses, di mana sekarang kota tersebut menjadi kota bisnis dan budaya.(mdk/has)
"Separuh Biaya Pindah Ibukota Cukup untuk Perbaiki Jakarta"
Harus diperhitungkan pula dampak sosial-ekonomi atas rakyat Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota. Ia terpikat pada ibukota Kazakhstan yang baru, Astana, usai kunjungan kenegaraan.
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Triwisaksana, menyatakan, kini tinggal ketegasan pemerintah saja. "Harus jelas political will-nya. Jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja. Harus jelas semua," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, saat dihubungi, Selasa 10 Sepetember 2013.
Ia menjelaskan pergeseran ibukota yang dilakukan Malaysia saat itu tidak mengganggu stabilitas. Perpindahan pusat pemerintahan tidak menghilangkan arti dari Kuala Lumpur sebagai ibukota. Kuala Lumpur kemudian tumbuh menjadi kota jasa.
Sementara, kata Bang Sani, begitu panggilan Triwisaksana, kondisi Jakarta yang saat ini ibukota sekaligus pusat administrasi dan ekonomi masih carut-marut. Belum lagi, memindahkan ibu kota membutuhkan biaya tinggi. "Perhitungan kita sekitar Rp200 triliun. Dana itu akan sangat efektif bila dijadikan anggaran program prorakyat atau untuk membangun stabilitas ekonomi, memperkuat infrastruktur. Ini lebih realistis," katanya.
"Kalau hanya itu dana yang diperkirakan Rp200 triliun, bisa memaksimalkan Jakarta. Jangan kan semuanya, 50 persen saja sudah sangat cukup membangun Jakarta sebagai pusat administrasi negara," katanya.
Pemindahan ibu kota juga harus dilihat dari sisi lain yakni kondisi sosial masyarakat. Ini yang sering tidak terhitung padahal terdampak besar.
Namun, meski suatu hari kehilangan posisinya sebagai pusat administrasi negara, Bang Sani meyakini Jakarta tetap akan berdiri kokoh. "Jakarta jelas akan menjadi kota jasa meski kehilangan peran administrasi sebagai ibukota negara. Itu bukan masalah," katanya.
Namun pemisahan fungsi itu, kata Bang Sani, butuh proses panjang. "Paling cepat 2027. Kalau dipaksakan lebih cepat, bisa jadi pemborosan dalam situasi sosial ekonomi saat ini," katanya.
Mengenai wilayah yang cocok menjadi ibu kota dan pusat administrasi pemerintahan ia menyerahkan pada pemerintah pusat. "Itu harus ada kajian yang matang. Kalau ikut gagasan Bung Karno, kan Palangkaraya, Kalimatan Tengah. Itu terserah pemerintah pusat, kan katanya sudah ada tim pengkaji," ujarnya.(eh)
"Ibu Kota Negara Sebaiknya di Tengah-tengah"
Pemindahan ibu kota ini bisa dilakukan satu masa periode pemerintahan.
Wacana pemindahan ibu kota disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kota pemerintahan dan kota perdagangan atau industri memang sebaiknya dipisahkan.
Menurut dia, Jakarta lebih baik dijadikan kota industri, perdagangan, dan jasa. "Kalau ibu kota sebaiknya di tengah-tengah (negara Indonesia)," ujar Marzuki, Selasa 10 September 2013.
Meski pemindahan pusat pemerintahan ini memerlukan banyak waktu, Marzuki yakin prosesnya bisa dilakukan dalam satu masa periode pemerintahan. Untuk itu dia menyarankan, keputusan politik pemindahan ibu kota dilakukan saat ini. "Sementara implementasinya oleh pemerintahan berikutnya," kata dia.
Selain itu, dia juga berharap pemindahan tersebut harus memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional.
Wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali Kazakhstan. Negara ini punya ibu kota baru, Astana.
Sepertinya ibu kota baru itu memikat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belum sampai kaki SBY kembali ke Tanah Air setelah mengunjungi kota itu, Presiden menyatakan akan memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta. “Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibukota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia, Sabtu 7 September 2013, seperti dilansir laman resmi Presiden.(umi)
Belakangan ini muncul kembali wacana pemindahan ibu kota Negara. Wacana pemindahan ibu kota kembali ramai setelah diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin.Sayangnya ini baru sekadar wacana. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Armida Alisjahbana mengaku belum tahu soal wacana pemindahan ibu kota.
"Belum, itu kan Pak Presiden yah yang menyampaikannya," kata Armida di Hotel Horison Bandung, Selasa (10/9).
Karena itu, Bappenas juga belum melakukan kajian soal pemindahan ibu kota. "Belum ada," tegasnya.
Ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta memang sudah kerap diwacanakan. Terakhir, Presiden SBY melontarkannya saat mengunjungi Kazakhstan pekan lalu. SBY melihat pemindahan itu sebuah opsi yang baik, terutama setelah melihat kota Astana.
Pemindahan terbilang sukses, di mana sekarang kota tersebut menjadi kota bisnis dan budaya.(mdk/has)
"Separuh Biaya Pindah Ibukota Cukup untuk Perbaiki Jakarta"
Harus diperhitungkan pula dampak sosial-ekonomi atas rakyat Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota. Ia terpikat pada ibukota Kazakhstan yang baru, Astana, usai kunjungan kenegaraan.
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Triwisaksana, menyatakan, kini tinggal ketegasan pemerintah saja. "Harus jelas political will-nya. Jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja. Harus jelas semua," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, saat dihubungi, Selasa 10 Sepetember 2013.
Ia menjelaskan pergeseran ibukota yang dilakukan Malaysia saat itu tidak mengganggu stabilitas. Perpindahan pusat pemerintahan tidak menghilangkan arti dari Kuala Lumpur sebagai ibukota. Kuala Lumpur kemudian tumbuh menjadi kota jasa.
Sementara, kata Bang Sani, begitu panggilan Triwisaksana, kondisi Jakarta yang saat ini ibukota sekaligus pusat administrasi dan ekonomi masih carut-marut. Belum lagi, memindahkan ibu kota membutuhkan biaya tinggi. "Perhitungan kita sekitar Rp200 triliun. Dana itu akan sangat efektif bila dijadikan anggaran program prorakyat atau untuk membangun stabilitas ekonomi, memperkuat infrastruktur. Ini lebih realistis," katanya.
"Kalau hanya itu dana yang diperkirakan Rp200 triliun, bisa memaksimalkan Jakarta. Jangan kan semuanya, 50 persen saja sudah sangat cukup membangun Jakarta sebagai pusat administrasi negara," katanya.
Pemindahan ibu kota juga harus dilihat dari sisi lain yakni kondisi sosial masyarakat. Ini yang sering tidak terhitung padahal terdampak besar.
Namun, meski suatu hari kehilangan posisinya sebagai pusat administrasi negara, Bang Sani meyakini Jakarta tetap akan berdiri kokoh. "Jakarta jelas akan menjadi kota jasa meski kehilangan peran administrasi sebagai ibukota negara. Itu bukan masalah," katanya.
Namun pemisahan fungsi itu, kata Bang Sani, butuh proses panjang. "Paling cepat 2027. Kalau dipaksakan lebih cepat, bisa jadi pemborosan dalam situasi sosial ekonomi saat ini," katanya.
Mengenai wilayah yang cocok menjadi ibu kota dan pusat administrasi pemerintahan ia menyerahkan pada pemerintah pusat. "Itu harus ada kajian yang matang. Kalau ikut gagasan Bung Karno, kan Palangkaraya, Kalimatan Tengah. Itu terserah pemerintah pusat, kan katanya sudah ada tim pengkaji," ujarnya.(eh)
"Ibu Kota Negara Sebaiknya di Tengah-tengah"
Pemindahan ibu kota ini bisa dilakukan satu masa periode pemerintahan.
Wacana pemindahan ibu kota disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kota pemerintahan dan kota perdagangan atau industri memang sebaiknya dipisahkan.Menurut dia, Jakarta lebih baik dijadikan kota industri, perdagangan, dan jasa. "Kalau ibu kota sebaiknya di tengah-tengah (negara Indonesia)," ujar Marzuki, Selasa 10 September 2013.
Meski pemindahan pusat pemerintahan ini memerlukan banyak waktu, Marzuki yakin prosesnya bisa dilakukan dalam satu masa periode pemerintahan. Untuk itu dia menyarankan, keputusan politik pemindahan ibu kota dilakukan saat ini. "Sementara implementasinya oleh pemerintahan berikutnya," kata dia.
Selain itu, dia juga berharap pemindahan tersebut harus memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional.
Wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali Kazakhstan. Negara ini punya ibu kota baru, Astana.
Sepertinya ibu kota baru itu memikat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belum sampai kaki SBY kembali ke Tanah Air setelah mengunjungi kota itu, Presiden menyatakan akan memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta. “Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibukota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia, Sabtu 7 September 2013, seperti dilansir laman resmi Presiden.(umi)
Categories:
Ilmu Pengetahuan,
Metro
0 komentar:
Posting Komentar