Daftar kebohongan publik di balik kebijakan mobil murah
Tulus Abadi: Lebih baik kembangkan mobil nasional
“Saya mencatat ada 9 kebohongan atau kepalsuan yang diatur dalam kebijakan LCGC,” kata Tulus Abadi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/09/2013).
Kebohongan pertama adalah klaim yang menyatakan low cost atau murah. “Ini murah apanya? Mobil itu masih sangat mahal dan ini bentuk pelecehan terhadap masyarakat Indonesia yang menyatakan seolah-olah masyarakat mampu membeli mobil tersebut,” tuturnya.
Kebohongan kedua ialah klaim green car. Menurut Tulus, klaim ramah lingkungan merupakan kepalsuan karena mobil itu masih menggunakan bahan bakar bersubsidi. “Mana yang green? Tidak ada yang green di situ. Kepalsuan di balik kebijakan ini harus dibongkar,” tandasnya.
Dia mengatakan juga, kebijakan (LCGC) ini adalah kebijakan predator yang memakan sektor-sektor lain termasuk pajak. “Saya mencatat, karena mobil LCGC ini, minimal pemerintah kehilangan Rp 10 triliun. Ini dalam setahun, belum lagi soal subsidi BBM yang akan melambung setinggi langit dengan target pertumbuhan industri otomotif khususnya LCGC,” katanya.
Tulus juga mengungkapkan, kebijakan ini memihak kepentingan pemilik modal, bukan kepentingan orang banyak di Indonesia dan khususnya di kota-kota besar.
“Saya yakin mayoritas penjualan mobil murah ini akan terserap di kota besar. Karena bentuknya city car yang layak dipakai di kota besar, daerah lain tidak akan melirik dan tidak akan membuat mobil murah ini laku apalagi di pasar Internasional. Selama ini Indonesia dikenal sebagai tukang rakit dan tidak punya reputasi dalam industri otomotif, kalau kata Hatta Rajasa untuk ekspor maka hal itu tidak akan terjadi,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Tulus mendesak pemerintah agar menghentikan produksi atas regulasi mobil LCGC. Pemerintah, katanya, harusnya berpihak kepada pembangunan sarana transportasi publik di kota-kota besar.
“Kalau kita merujuk kepada kota-kota besar dunia, mobil murah itu ada dan sudah lazim, tapi mobil itu diciptakan ketika sistem transportasi dan sistim angkutan umumnya sudah terintegrasi dengan harga terjangkau,” katanya.
“Di kita sangat terbalik. Ketika BBM masih disubsidi, transportasinya masih busuk, tiba-tiba kita dibom dengan kebijakan mobil murah, ini kebijkan predator,” tegas Tulus.
Tulus menambahkan, lebih baik pemerintah mewujudkan mimpi mobil nasional (mobnas) yang sempat digembar-gemborkan. Konsep mobil LCGC ini jelas-jelas bukan mobil nasional karena menempel merek-merek yang mendompleng industri otomotif. “Apalagi kebijakan mobil LCGC ini masih punya komponen impor sebanyak 40 persen, mana itu yang namanya mobil nasional,” paparnya.
DPR: Bongkar kebijakan yang salah
Kalau pemerintah bener, mobil murah harusnya jadi mobil gratis
Anggota Komisi V DPR RI, Hetifah mengungkapkan, jika pemerintah saat ini memang benar-benar menerapkan kebijakan pro-rakyat, seharusnya bunyi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2013 bukanlah tentang regulasi mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC). Namun bunyinya tentang mobil gratis ramah lingkungan untuk rakyat miskin.“Saya tidak setuju masyarakat didorong punya mobil banyak-banyak. Karena hak itu bisa mempengaruhi hak orang lain. Kita betul-betul diuji. Harusnya kebijakan itu diberikan pada masyarakat miskin, orang kaya beralih ke angkutan umum,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/09/2013).
Hetifah menambahkan, kebijakan mobil murah itu harus dikaji betul secara matang. “Kita harus hati-hati dalam kebijakan, apakah ada dampak negatif ke banyak orang,” bebernya.
Menurutnya, prinsip utama transportasi ialah terjaminnya hak mobilitas warga negara yang aman dan tepat waktu. Prinsip itu, katanya, tidak hanya bisa dicapai melalui pengadaan mobil murah. Namun, ketersediaan transportasi publik juga sangat penting.
“Hal yang penting adanya hak mobilitas tiap warga negara yang aman dan tepat waktu dan keterjangkauan harga. Itu harus dipenuhi dan harus ada intervensi pemerintah,” kata Hetifah.
Poltisi Partai Golkar ini menyatakan ketidaksetujuannya pada kebijakan mobil murah yang diluncurkan pemerintah. “Memberi masyarakat tertentu beli mobil, apa itu cara terbaik?” Tanyanya.
Menurutnya, banyak sekali kebijakan pemerintah saat ini yang salah. untuk itu, pihaknya mendesak adanya perombakan dan pembongkaran besar-besaran pada penerapan kebijakan yang keliru. “Kita sekarang yang penting tidak cuma pembenahan tapi pembongkaran tehadap kebijakan yang salah,” tegasnya.
Seperti diketahui, Gubenur DKI Jakarta Joko widodo secara tegas menyatakan bahwa kebijakan soal mobil murah tidak benar karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat lebih memerlukan sarana transportasi umum yang nyaman dan aman. “Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?” kata Jokowi.
Saat mengatakan hal itu, Jokowi mengentakkan kaki dan tangan serta memperlihatkan mimik gemas. Wartawan menangkap gerakan Jokowi itu menandakan ketegasannya menentang kebijakan mobil murah. “Apa karena saya gini, saya dibilang keras? Ya, enggaklah,” ujar Jokowi sambil mengulangi entakan kaki dan tangan.@endang
0 komentar:
Posting Komentar