Pemerintah Tetapkan 2 Harga BBM Subsidi, Seberapa Efektif?
Secara konsep bagus. Bakal susah di lapangan.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak itu disampaikan dari Singapura. Negeri kota yang cuma sepelempar pandangan dari Batam. Di hadapan puluhan wartawan, dari Indonesia dan manca negara dalam acara Thomson Reuters Newsmaker Selasa 23 April 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan akan mengurangi subsidi BBM. Pengurangan itu dilakukan Mei mendatang."Subsidi yang terlalu besar tidak sehat bagi fiskal kami, bagi makro ekonomi kami," kata Yudhoyono.
Rabu 24 April 2013, banyak kalangan di tanah air yang menanggapi rencana kenaikan BBM itu. Ada yang menolak tapi banyak juga yang setuju. Mereka yang setuju beralasan bahwa dengan kenaikan itu maka beban subsidi pada anggaran pemerintah akan berkurang. Soal beban subsidi ini juga dijelaskan Presiden SBY di Singapura itu. Subsidi BBM pada 2012 lalu, katanya, menghabiskan sepertiga anggaran negara.
Dan pemerintahan SBY seperti sulit mencari cara lain mengurangi beban yang besar itu. Mereka berencana menaikkan harga hampir 50 persen untuk 11 juta pemilik mobil pribadi di Indonesia. Demi mengurangi beban kenaikan kepada masyarakat kecil, pemerintah menetapkan dua harga BBM bersubsidi. Seharga Rp 6.500 per liter untuk pengguna mobil pribadi dan akan menjual BBM seharga Rp 4.500 per liter untuk motor serta angkutan umum.
Cara ini diklaim pemerintah tidak akan menyebabkan inflasi terlalu besar. Hanya 0,5 persen. Metode dua harga ini dinilai lebih baik karena bisa mengakomodasi rakyat miskin yang memang tidak mampu, yang akan terengah-engah jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.
Dengan cara ini, maka masyarakat kelas menengah ke ataslah yang terkena dampak langsung kenaikan BBM bersubsidi. Masyarakat kelas menengah ke bawah tetap disubsidi penuh. "Skema ini lebih adil buat pemerintah dan juga rakyat miskin, sehingga mereka tidak terbebani," kata Menteri ESDM, Jero Wacik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menjamin bahwa harga pangan tidak akan naik, meski pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Senada dengan Menteri ESDM, ia juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan memengaruhi inflasi. Karena, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar hanya untuk mobil pribadi.
Pemerintah akan berusaha menjaga pasokan kebutuhan bahan pokok. Pada sisi lain, harga beberapa produk juga diturunkan. Dengan demikian kenaikan harga BBM itu, "Tidak akan besar dampaknya, karena kebutuhan pokok umumnya tergantung pada transportasi umum. Sedangkan BBM untuk transportasi umum tidak naik," kata Hatta Rajasa.
Pemerintah, kata Hatta, telah menyiapkan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Yaitu peningkatan beras miskin, bantuan siswa miskin dan program keluarga harapan. Semuanya dalam satu paket.
Tidak efektif
Penerapan dua harga BBM bersubsidi ternyata tetap tidak cukup untuk menanggulangi jebolnya anggaran subsidi BBM. Dari perhitungan yang dibuat pemerintah, program BBM subsidi dua harga ini hanya akan menghemat anggaran sebesar Rp20 triliun. Jumlah itu tidak cukup besar untuk mengatup jumlah subsidi.
Untuk itu, Pemerintah berencana mengajukan kuota tambahan BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 2,5 juta kilo liter (kl).Dengan demikian, pada tahun ini kuota yang dialokasikan menjadi 48,5 juta kl dari sebelumnya 46 juta KL.
Wacik mengungkapkan bahwa kajian pemerintah terkait penambahan kuota tersebut sedang dibahas. Nanti, pada saat pembahasan APBN-P akan dipaparkan kepada DPR. "Pasti tambah, tidak mungkin 46 juta kl. Sebab, tahun lalu saja 45,2 juta kl. Setelah dihitung sudah kelihatan angka 48,5 juta kl," ujarnya.
Wacik menjelaskan, penambahan kuota tersebut wajar seiring dengan terus berkembangnya perekonomian Indonesia. Dia mengatakan, pada tahun lalu saja dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, konsumsi BBM bersubsidinya tumbuh 8-8,3 persen. "Agar tidak terjadi kelangkaan yang mengganggu sektor riil, maka untuk yang tempat antreannya panjang kami minta tambahan," kata politisi Demokrat ini.
Menguntungkan secara politik
Cara yang ditempuh pemerintah mendapat kritikan tajam sejumlah kalangan. Ekonom Institute Of Development For Ecomomic And Finance (Indef), Eni Sri Hartati, menjelaskan anggaran subsidi BBM dengan penerapan dua harga premium akan tetap jebol.
Ia memperkirakan subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah masih di atas Rp 220 triliun, padahal pemerintah dalam APBN 2013 menetapkan subsidi premium sebesar Rp 193,8 triliun. "Jika skenario pemerintah ini efektif, itu hanya bisa menghemat maksimal Rp 20 triliun. Potensi pembengkakak masih ada dan lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam APBN," katanya saat dihubungi VIVAnews.
Ia memperkirakan tahun ini kuota BBM subsidi akan jebol hingga 50 juta kiloliter. Defisit anggaran akan tetap mengancam APBN Indonesia karena program kompensasi yang dipersiapkan pemerintah malah akan menambah beban defisit.
Untuk itu, ia mengusulkan untuk mengefisienkan pengeluaran pemerintah yang tidak penting dan mengoptimalkan penerimaan negara. Infrastruktur energi, khususnya energi terbarukan, terus dibangun agar Indonesia perlahan dapat mengurangi ketergantungan BBM.
Ia menyarankan pemerintah harus giat menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas ekonomi domestik sebelum menaikkan harga BBM. "Jika pemerintah konsisten, pasti tidak ada resistensi atas kenaikan BBM, karena ujungnya menguntungkan masyarakat," katanya.
Cara pemerintah saat ini, dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin dengan meningkatkan raskin dan beasiswa hanya menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. "Kebijakan ini menguntungkan presiden. Kompensasi untuk masyarakat miskin akan menguntungkan secara politik menjelang 2014," katanya.
Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy, menjelaskan kebijakan dua harga BBM bersubsidi ini dapat menimbulkan penyimpangan baru. Kebijakan ini, juga bukan solusi utk mengembalikan subsidi energi hanya kepada yg berhak.
Rabu 24 April 2013, banyak kalangan di tanah air yang menanggapi rencana kenaikan BBM itu. Ada yang menolak tapi banyak juga yang setuju. Mereka yang setuju beralasan bahwa dengan kenaikan itu maka beban subsidi pada anggaran pemerintah akan berkurang. Soal beban subsidi ini juga dijelaskan Presiden SBY di Singapura itu. Subsidi BBM pada 2012 lalu, katanya, menghabiskan sepertiga anggaran negara.
Dan pemerintahan SBY seperti sulit mencari cara lain mengurangi beban yang besar itu. Mereka berencana menaikkan harga hampir 50 persen untuk 11 juta pemilik mobil pribadi di Indonesia. Demi mengurangi beban kenaikan kepada masyarakat kecil, pemerintah menetapkan dua harga BBM bersubsidi. Seharga Rp 6.500 per liter untuk pengguna mobil pribadi dan akan menjual BBM seharga Rp 4.500 per liter untuk motor serta angkutan umum.
Cara ini diklaim pemerintah tidak akan menyebabkan inflasi terlalu besar. Hanya 0,5 persen. Metode dua harga ini dinilai lebih baik karena bisa mengakomodasi rakyat miskin yang memang tidak mampu, yang akan terengah-engah jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.
Dengan cara ini, maka masyarakat kelas menengah ke ataslah yang terkena dampak langsung kenaikan BBM bersubsidi. Masyarakat kelas menengah ke bawah tetap disubsidi penuh. "Skema ini lebih adil buat pemerintah dan juga rakyat miskin, sehingga mereka tidak terbebani," kata Menteri ESDM, Jero Wacik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menjamin bahwa harga pangan tidak akan naik, meski pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Senada dengan Menteri ESDM, ia juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan memengaruhi inflasi. Karena, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar hanya untuk mobil pribadi.
Pemerintah akan berusaha menjaga pasokan kebutuhan bahan pokok. Pada sisi lain, harga beberapa produk juga diturunkan. Dengan demikian kenaikan harga BBM itu, "Tidak akan besar dampaknya, karena kebutuhan pokok umumnya tergantung pada transportasi umum. Sedangkan BBM untuk transportasi umum tidak naik," kata Hatta Rajasa.
Pemerintah, kata Hatta, telah menyiapkan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Yaitu peningkatan beras miskin, bantuan siswa miskin dan program keluarga harapan. Semuanya dalam satu paket.
Tidak efektif
Penerapan dua harga BBM bersubsidi ternyata tetap tidak cukup untuk menanggulangi jebolnya anggaran subsidi BBM. Dari perhitungan yang dibuat pemerintah, program BBM subsidi dua harga ini hanya akan menghemat anggaran sebesar Rp20 triliun. Jumlah itu tidak cukup besar untuk mengatup jumlah subsidi.
Untuk itu, Pemerintah berencana mengajukan kuota tambahan BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 2,5 juta kilo liter (kl).Dengan demikian, pada tahun ini kuota yang dialokasikan menjadi 48,5 juta kl dari sebelumnya 46 juta KL.
Wacik mengungkapkan bahwa kajian pemerintah terkait penambahan kuota tersebut sedang dibahas. Nanti, pada saat pembahasan APBN-P akan dipaparkan kepada DPR. "Pasti tambah, tidak mungkin 46 juta kl. Sebab, tahun lalu saja 45,2 juta kl. Setelah dihitung sudah kelihatan angka 48,5 juta kl," ujarnya.
Wacik menjelaskan, penambahan kuota tersebut wajar seiring dengan terus berkembangnya perekonomian Indonesia. Dia mengatakan, pada tahun lalu saja dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, konsumsi BBM bersubsidinya tumbuh 8-8,3 persen. "Agar tidak terjadi kelangkaan yang mengganggu sektor riil, maka untuk yang tempat antreannya panjang kami minta tambahan," kata politisi Demokrat ini.
Menguntungkan secara politik
Cara yang ditempuh pemerintah mendapat kritikan tajam sejumlah kalangan. Ekonom Institute Of Development For Ecomomic And Finance (Indef), Eni Sri Hartati, menjelaskan anggaran subsidi BBM dengan penerapan dua harga premium akan tetap jebol.
Ia memperkirakan subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah masih di atas Rp 220 triliun, padahal pemerintah dalam APBN 2013 menetapkan subsidi premium sebesar Rp 193,8 triliun. "Jika skenario pemerintah ini efektif, itu hanya bisa menghemat maksimal Rp 20 triliun. Potensi pembengkakak masih ada dan lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam APBN," katanya saat dihubungi VIVAnews.
Ia memperkirakan tahun ini kuota BBM subsidi akan jebol hingga 50 juta kiloliter. Defisit anggaran akan tetap mengancam APBN Indonesia karena program kompensasi yang dipersiapkan pemerintah malah akan menambah beban defisit.
Untuk itu, ia mengusulkan untuk mengefisienkan pengeluaran pemerintah yang tidak penting dan mengoptimalkan penerimaan negara. Infrastruktur energi, khususnya energi terbarukan, terus dibangun agar Indonesia perlahan dapat mengurangi ketergantungan BBM.
Ia menyarankan pemerintah harus giat menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas ekonomi domestik sebelum menaikkan harga BBM. "Jika pemerintah konsisten, pasti tidak ada resistensi atas kenaikan BBM, karena ujungnya menguntungkan masyarakat," katanya.
Cara pemerintah saat ini, dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin dengan meningkatkan raskin dan beasiswa hanya menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. "Kebijakan ini menguntungkan presiden. Kompensasi untuk masyarakat miskin akan menguntungkan secara politik menjelang 2014," katanya.
Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy, menjelaskan kebijakan dua harga BBM bersubsidi ini dapat menimbulkan penyimpangan baru. Kebijakan ini, juga bukan solusi utk mengembalikan subsidi energi hanya kepada yg berhak.
"Dua harga premium yg akan direncanakan pemerintah akan menyebabkan maraknya pelat kuning yang kencing di jalanan," katanya.
Progam ini akan semakin merangsang penyelundupan penerima subsidi penuh, dalam hal ini motor dan pelat kuning, kepada yang tidak berhak menerima subsidi yaitu kendaraan pribadi pelat hitam.
PPP menyarankan pemerintah menetapkan 1 harga premium utk motor dan pelat kuning. Sementara utk pelat hitam,pemerintah bisa menggunakan bensin beroktan 90 dengan harga Rp 6500-7500 per liter. Atau BBM beroktan 92 (pertamax) yang harganya diturunkan menjadi Rp 8.500 dengan cara pajak ditanggung pemerintah.
Pemisahan SPBU yang harga premiumnya Rp 4.500 dan SPBU yang harga premiumnya Rp 6.500 hanya akan menimbulkan persoalan bagi kendaraan pelat hitam saat kehabisan bensin. Mereka akan kesulitan jika SPBU terdekat hanya menyediakan harga Rp 4.500. "Menteri ESDM harus berpikir sampai ke tingkat paling praktis, jangan di langit terus", katanya.
Categories:
Artikel,
Energi,
Ilmu Pengetahuan
0 komentar:
Posting Komentar