Alasan Pemerintah Paksa Freeport Bangun Smelter
"Sekarang dia sudah 30% mengolah, kita ingin semua di sini."
 |
| Menteri Perekonomian |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan PT Freeport Indonesia harus mengolah 100 persen hasil tambang yang diperolehnya di Indonesia.
Hatta dikantornya, Jakarta, Selasa 23 April 2013, mengatakan hal itu merupakan amanat undang-undang yang berlaku. "Harus bikin smelter (tempat pemurnian dan pengolahan). Sekarang dia (Freeport), sudah 30 persen mengolah, kita ingin semua diproses di sini," ujarnya.
Namun perusahaan tambang tersebut memberikan alasan, membangun smelter di dalam negeri tidak ekonomis. Tetapi, kata Hatta, itu bukan alasan, karena pemerintah memberikan berbagai macam insentif fiskal untuk para investor yang mengembangkan usahanya di dalam negeri. "Tentu ini perintah UU, jadi harus jalan," ungkap Hatta.
Dirinya pun mengaku akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai hal ini, sehingga keinginan pemerintah tersebut dapat diwujudkan.
"Saya akan panggil menteri ESDM, saya ingin satu-satu dulu kita selesaikan," tandas Hatta yang juga menjabat PLT Menteri Keuangan tersebut.
Sementara itu, Freeport Indonesia akan melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. FS ini merupakan salah satu syarat yang diajukan pemerintah agar Freeport mendapatkan izin ekspor pada 2014 mendatang.
Hatta dikantornya, Jakarta, Selasa 23 April 2013, mengatakan hal itu merupakan amanat undang-undang yang berlaku. "Harus bikin smelter (tempat pemurnian dan pengolahan). Sekarang dia (Freeport), sudah 30 persen mengolah, kita ingin semua diproses di sini," ujarnya.
Namun perusahaan tambang tersebut memberikan alasan, membangun smelter di dalam negeri tidak ekonomis. Tetapi, kata Hatta, itu bukan alasan, karena pemerintah memberikan berbagai macam insentif fiskal untuk para investor yang mengembangkan usahanya di dalam negeri. "Tentu ini perintah UU, jadi harus jalan," ungkap Hatta.
Dirinya pun mengaku akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai hal ini, sehingga keinginan pemerintah tersebut dapat diwujudkan.
"Saya akan panggil menteri ESDM, saya ingin satu-satu dulu kita selesaikan," tandas Hatta yang juga menjabat PLT Menteri Keuangan tersebut.
Sementara itu, Freeport Indonesia akan melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. FS ini merupakan salah satu syarat yang diajukan pemerintah agar Freeport mendapatkan izin ekspor pada 2014 mendatang.
Categories:
Ekonomi
0 komentar:
Posting Komentar