PLTS Bali
PLTS Kurangi Emisi CO2 2.566 Ton
DIREKTUR Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana berharap, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Bali dapat mengurangi emisi karbondioksida (CO2). Selain itu, diharapkan pula semakin banyak rumah tangga yang mendapatkan pasokan listrik.
"Melalui PLTS off grid diharap bisa lebih banyak rumah tangga yang terlistriki sekaligus mengurangi mengurangi emisi CO2 dari BBM," kata Rida dalam acara peresmian PLTS 1 megawatt di Karangasem dan Bangli, Bali, Senin (25/2).
Sepanjang 2012, pemerintah melalui Ditjen EBTKE membangun PLTS dengan total kapasitas 4,8 megawatt (MWp) di 117 lokasi. Sebanyak 4.755 kilo watt (kW) diantaranya beradai di Provinsi Bali.
"Sepanjang tahun lalu ada 10.315 kepala keluarga yang bisa dialiri listrik dengan 4,8 megawatt listrik dari PLTS dan sekitar 600 diantaranya ada di Bali," ujar Rida lagi.
Hari ini baru diresmikan sejumlah PLTS di Bali, terdiri atas dua unit PLTS 1 MWp yang tersambung dengan jaringan kelistrikan PLN ( on grid) masing-masing di Karangasem dan Bangli. Serta enam unit PLTS masing-masing kapasitasnya 15 kilo watt (kWp) tak tersambung dengan kabel PLN, semuanya juga di Bali.
Setiap PLTS 1 MWp on grid akan menghasilkan llistrik 2.880.080 per kilo watt hour (kWh) dengan masa operasi 20 tahun. Seperti yang diutarakan Rida tadi, keberadaan listrik tenaga surya dapat menurunkan emisi CO2, dari PLTS di Karangasem dan Bangli ini diharapkan bakal mengurangi emisi CO2 sebesar 2.566 ton.
Adapun enam unit PLTS berkapasitas 15 kWp lainnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan 608 kepala keluarga. Dalam masa operasi 20 tahun dapat melakukan penghematan energi hingga Rp26,3 miliar atau setara dengan 2.626 kiloliter (KL) minyak tanah dalam asumsi harga minyak non subsidi Rp1.000 per liter.
Nilai investasi satu PLTS berdaya 1 MWp sebesar Rp26 miliar, tanpa biaya pembebasan lahan. Pasalnya, lahan seluas 1,2 hektar untuk satu pembangkit telah disediakan pemerintah provinsi Bali. Sedangkan enam PLTS 15 kWp memakan biaya Rp1,9 miliar per unit.
PLTS di Bali Terbesar Se-Indonesia
KAPASITAS pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Bali bertambah seiring dengan diresmikannya sejumlah PLTS baru, baik on grid maupun off grid. Total tambahan setrum dari PLTS ini sebesar dua megawatt (MWp) PLTS on grid dan 90 kilowatt (kWp). Dua megawatt PLTS yang tersambung dengan kabel listrik PLN (on grid) terdiri atas dua unit pembangkit masing-masing berkapasitas 1 MWp di Kabupaten Bangli dan Karangasem, Provinsi Bali.
Keduanya merupakan PLTS terbesar di Indonesia saat ini. Sedangkan 90 kWp terdiri dari enam unit PLTS off grid (tidak tersambung dengan kabel PLN) yang juga bertempat di Bali.
"Hari ini dilakukan peresmian dua unit PLTS on grid dan 6 PLTS off grid di bali. Pembangunan PLTS ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untUK tekan subsidi listrik dengan mensubtitusi pembangkit diesel di PLTS," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, di Bali, Senin (25/2).
Kedepannya semua pembangkit listrik tenaga surya di Karangasem maupun Bangli akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Penyerahan aset pembangkit itu, imbuh Rida, dirancang oleh tim khusus.
"Tim khususnya terdiri atas pihak Kementerian ESDM, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, PLNm tim percepatan, perguruan tinggi, dan pengembang PLTS bersangkutan," tutur Rida lagi.
Peresmian sejumlah pembangkit listrik tenaga surya di Bali ini dihadiri diantaranya oleh Dirjen EBTKE Rida Mulayana, Menteri ESDM Jero Wacik, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, dan Gubernur Bali Made Mangkupastika. Dalam acara tersebut dilakukan penyeraham sertifikat laik operasi PLTS dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat.
Dalam sambutan, Gubernur Bali Mangkupastika meminta agar pemerintah menyusun aturan khusus yang mewajibkan bangunan-bangunan bangunan publik menggunakan sekian persen energinya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). "Misalnya harus sepuluh persen dari energi di bangunan itu adalah EBT. Itu sudah berlaku di negara lain dan kita bisa tiru itu," ujarnya.
● Jurnas
0 komentar:
Posting Komentar