dan oleh sebab itu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Agustiawan akhirnya angkat bicara mengenai gagalnya rencana perseroan mengakuisisi blok migas di Venezuela. Selama ini Karen memilih tidak bicara terlebih dahulu soal kegagalan itu untuk menjaga kepercayaan dunia Internasional.

"Tidak benar Pertamina itu bungkam. Kita sudah tanda tangan 5 SPA dan kita harus hormati karena ada legal implikasinya. Nantinya Pertamina bisa tidak dipercaya untuk mengakuisisi perusahaan lain. Jadi nanti mereka bilang Pertamina ember, padahal Pertamina bukan ember," ucap Karen dalam konfrensi pers di kantornya, Jakarta (27/2).

Karen menegaskan sudah menandatangani 5 SPA. Namun dia masih merahasiakan negara mana saja yang sudah ditandatanganinya. "Kami menunggu persetujuan negara setempat, sabar dulu," ucap Dahlan.

Karen sedikit menjelaskan, dalam akuisisi blok migas di negara lain, setelah menandatangani SPA belum bisa dipastikan Pertamina bisa masuk. Sebab harus menunggu persetujuan pemegang saham dan persetujuan negara tersebut. Oleh karena itu Pertamina tidak mau mengumbar terlebih dahulu sebelum ada kepastian.

"Setelah ada SPA, ada dua hal lagi yaitu persetujuan pemegang saham dan negara yang ingin kita masuk. Walaupun kita sudah SPA belum tentu kita bisa masuk. SPA yang lain 4 kami masih menunggu negara dan pemerintah setempat," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya buka suara mengenai kegagalan Pertamina untuk membeli saham salah satu anak perusahaan asal Amerika Serikat di Venezuela. Dahlan mengaku biaya yang dibutuhkan untuk mengakuisisi aset tersebut tidak layak.

"Pemerintah dalam pengertian pemegang saham, dalam pengertian BUMN, akhirnya tidak menyetujui itu (akuisisi aset di Venezuela), ternyata ada permintaan capex tambahan," ujar Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/31).

Dahlan mengaku, setelah menunggu lama, Pertamina akhirnya mendapatkan kepastian dari Venezuela perihal pembelian aset tersebut setelah menunggu lebih dari setengah tahun. Namun, pembelian aset tersebut membutuhkan anggaran tambahan sehingga menjadi tidak layak lagi bagi kondisi keuangan Pertamina.

"Semula biayanya katakanlah 400, dengan adanya permintaan tambahan itu menjadi dua kali lipat. Itu menjadi tidak feasible. Sehingga RUPS tidak menyetujui dan saya juga. Tapi kalau harganya sama dengan awal, ini akan jalan terus," jelas dia.(mdk/noe)